Politisi PKB: Kalau Jokowi Bisa Dua Periode, Kenapa Mesti Diganti

Kompas.com - 30/03/2018, 16:00 WIB
Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPolitisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lukman Edy mengatakan, partainya cukup puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, kata Lukman, tak ada alasan bagi partainya untuk tidak mendukung Jokowi pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019. Ini termasuk dalam berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

"Kalau (Jokowi) bisa dua periode, kenapa mesti diganti. Apalagi evaluasi kami satu periode ini masih meyakinkan, masih menadapatkan kepercayaan dari publik," kata Lukman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Lukman sendiri yakin bahwa peluang Jokowi memenangkan kontestasi pilpres mendatang terbuka lebar.

"Jokowi dua periode masih besar kemungkinannya ya," kata calon gubernur Riau pada Pilkada Serentak 2018 tersebut.

(Baca juga: Survei PolMark: 44,3 Persen Responden Ingin Jokowi Jabat Dua Periode)

Bahkan, kata mantan wakil ketua Komisi II DPR RI itu, ada kemungkinan Pilpres 2019 hanya diikuti satu pasangan calon.

"Kemungkinan calon tunggal masih terbuka. Faktor politik masih memungkinkan bagi Jokowi untuk menjadi calon tunggal," ucap Lukman.

Jokowi saat ini sudah mendapat dukungan dari lima parpol di DPR untuk kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Adapun lima parpol tersebut yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Di luar itu, masih ada lima parpol lain yang belum menentukan sikap, termasuk PKB. Adapun empat partai lain yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

(Baca juga: Gelar Rakernas, Projo Ingin Jokowi Dua Periode)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X