Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herzaky Mahendra Putra
Pemerhati Politik

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Mahasiswa Program Doktoral Unair

Pilkada 2018, Pilpres 2019, dan Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 28/03/2018, 18:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dengan level ketokohan kedua calon gubernur tersebut yang tidak terlalu jauh berbeda, sosok Prabowo dan Jokowi bakal menjadi penentu, manakah yang lebih mampu memikat warga Sumatera Utara. Dan, keberhasilan di provinsi ini bakal menaikkan kepercayaan diri poros pemenang.

Kalimantan Timur menjadi penting sebagai salah satu indikator, mengingat empat pasangan calon diprediksi memiliki elektabilitas yang tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga, faktor mesin partai dan juru kampanye bakal menjadi faktor signifikan dalam memikat pemilih.

Kondisi relatif tidak terlalu jauh berbeda bisa ditemukan di Sulawesi Selatan. Kubu PDI-P mengusung Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng yang cukup dikenal secara nasional. Adapun Gerindra mengusung wakil gubernur petahana, Agus Arifin Nu'man.

Hanya saja, provinsi ini secara tradisional dikuasai oleh Golkar dan partai tersebut mengusung calon sendiri. Jokowi pun unggul mutlak di 2014 karena faktor Jusuf Kalla dan Golkar.

Keberhasilan paslon yang diusung PDI-P sedikit banyak bakal membantu mengikis pengaruh Jusuf Kalla dan Golkar dalam penentuan cawapres Jokowi. Dan, keberhasilan paslon dari Gerindra, pertanda positif untuk Prabowo.

Peluang poros baru

Mengingat situasi Pilpres 2014 dengan hanya dua pasangan calon dan kerasnya persaingan sehingga seakan-akan membelah bangsa ini menjadi dua kubu, ada wacana memunculkan pasangan calon ketiga agar konflik tidak terlalu mengerucut.

Keberadaan pasangan calon ketiga pun bakal membuat iklim demokrasi lebih positif, mengingat masyarakat memiliki pilihan lebih banyak. Dan, ada wajah baru yang muncul, bukan hanya kedua capres dari 2014.

Poros Cikeas yang dipimpin SBY diprediksi menjadi penentu apakah Pilpres 2019 bakal menjadi ajang rematch atau masyarakat Indonesia mendapatkan alternatif pemimpin baru.

Sampai dengan saat ini, tinggal Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum memutuskan untuk bergabung dengan poros pengusung Jokowi ataupun Poros Prabowo. Jika bergabung, ketiga partai ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri pasangan capres-cawapres tahun depan.

Demokrat diprediksi bakal mengajukan Agus H Yudhoyono. Sejak kalah di Pilkada Jakarta, pesona Agus yang akrab dipanggil dengan AHY ini bukannya menyurut, malah meningkat. Hal ini tampak dari safarinya ke berbagai pelosok negeri dengan bendera The Yudhoyono Institute, mengundang antusiasme luar biasa dari publik, terutama kaum muda.

Pengangkatan AHY selaku Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemenangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 pada pertengahan Februari 2018, yang mendapatkan beberapa kewenangan yang selama ini dimiliki Ketua Umum Partai Demokrat, merupakan sinyal kuat untuk "menguji" kemampuan AHY dalam berpolitik dan akseptabilitasnya bagi para pemilih.

Pilkada 2018 merupakan sarana tepat untuk menguji sejauh mana keampuhan "AHY Effect" bagi para calon kepala daerah yang didukung Partai Demokrat.

Pengangkatan selaku Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemenangan Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019 baru-baru ini mengukuhkan AHY sebagai figur yang memiliki peranan sentral di Partai Demokrat.

Pilkada 2018 merupakan kerja politik pertama AHY selaku kader partai dan merupakan bagian penting dalam pembuktian kapasitasnya sebagai pemimpin masa depan Demokrat.

Dengan jumlah pemilih berusia 17-35 tahun atau biasa disebut kaum milenial berkisar 100 juta di 2019, AHY sebagai sosok pemimpin muda diprediksi lebih mudah menggarap pemilih segmen ini.

Namun tetap saja, keberhasilan paslon usungan Demokrat memenangi Pilkada 2018 di beberapa provinsi kunci mereka, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur, merupakan salah satu indikator utama, seberapa besar AHY effect dalam kontestasi politik di tingkat nasional.

Adapun PKB sepertinya bakal mendorong Muhaimin Iskandar, ketua umumnya sendiri. Muhaimin yang biasa dipanggil Cak Imin saat ini sedang getol berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia.

Ada relawan di berbagai provinsi yang sudah terbentuk untuk mengusung Cak Imin sebagai calon wakil presiden 2019. Baliho Cak Imin pun mudah ditemui di berbagai kota sejak beberapa bulan terakhir.

Mengusung Cak Imin, baik sebagai capres ataupun cawapres, merupakan strategi jitu jika ingin menggaet kaum nadhliyin alias massa NU, salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.

Massa NU yang cenderung loyal saat ini tidak memiliki tokoh politik kaliber nasional selain Cak Imin. Ada alternatif pada sosok Yenny Wahid, anak almarhum Gus Dur. Namun, Yenny tidak memiliki kendaraan politik. Belum lagi jika kita memperhitungkan mesin politik PKB yang relatif kuat dan dominan di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com