Komisioner Komnas HAM Nilai Hukuman Ujaran Kebencian Harus Diperberat

Kompas.com - 28/03/2018, 16:12 WIB
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam (paling kiri) dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam (paling kiri) dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa ujaran kebencian bisa menimbulkan kerusakan yang tak kunjung berhenti jika negara tak memiliki penegakkan hukum yang kuat.

Menurut dia, sejumlah peristiwa konflik bernuanasa agama dan ras di masa lalu membuktikan bahwa ujaran kebencian bisa berujung pada konflik yang tak terkendali.

Dengan demikian, Choirul menegaskan, perlunya meningkatkan hukuman pidana terhadap para pelaku ujaran kebencian, terlebih menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Sebab, selama ini penegakkan hukum terhadap ujaran kebencian cenderung masih lemah.

"Penanganan ujaran kebencian harus berdiri sendiri. Seperti KPK yang tutup mata dengan agenda pemilu mau (calon) terpilih apa enggak, kalau kena kasus korupsi ya tetap saja diproses. Nah harusnya penanganan ujaran kebencian seperti itu," ujar Choirul dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

(Baca juga: Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial Tingkatkan Radikalisme)

Menurut Choirul, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian harus menimbulkan efek jera. Ia berkaca pada efek ujaran kebencian yang dilakukan sistematis oleh Obor Rakyat pada Pilpres 2014 silam.

Choirul, menilai hukuman yang diberikan terhadap pelaku Obor Rakyat masih cenderung ringan.

"Celakanya ujaran kebencian jadi pidana biasa, padahal efeknya sangat besar. Padahal kerusakannya menguat hingga ke Pilkada DKI Jakarta. Itu yang harus kita pikirkan adanya satu pemberatan dalam konteks pidana," kata Choirul.

Ujaran kebencian, kata dia, kerapkali memicu konflik horizontal secara langsung antara anggota masyarakat. Aparat hukum juga harus memaksimalkan infrastruktur hukumnya dalam menangani ujaran kebencian.

(Baca juga: Komnas HAM: Ujaran Kebencian Ancaman Nyata Bagi Demokrasi)

Choirul mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Nusantara oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia menilai satgas ini diharapkan bisa meredam permainan isu-isu yang bisa memancing konflik selama proses pemilihan.

Polri juga diharapkan mampu memaksimalkan kinerja Bhayangkara Pembina Kamtibmas dalam membina masyarakat akan risiko hukum dan pentingnya menghindari kegiatan ujaran kebencian dan hoaks.

"Polri juga harus meningkatkan patroli sibernya dengan penindakan hukum yang kuat," kata dia.

Choirul menegaskan, unsur jujur, adil, dan transparan dalam pelaksanaan pemilihan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak cukup, melainkan juga harus jauh dari ujaran kebencian.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X