Kapolri: Jangan Halalkan Segala Cara untuk Menang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya sportif dalam mengikuti kontestasi politik. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang berpotensi melanggar hukum.

"Kita berusaha dorong mereka, partai, paslon, dan pendukungnya, tidak menghalalkan segala cara. Kontestasilah dengan program," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tito mengatakan, mereka harus mengedepankan pertandingan yang sehat. Siapa pun dia harus siap menang dan siap kalah. Namun, kata Tito, yang terlihat bahwa pasangan calon tidak semuanya siap kalah.

(Baca juga: Polisi Selidiki Keterkaitan Uang Palsu Rp 6 Miliar dengan Pilkada)

Di situlah praktik kecurangan seperti politik uang terjadi. Oleh karena itu, Polri membentuk satuan tugas money politic untuk menindaklanjuti politik uang yang terjadi selama Pilkada 2018.

"Saya sudah mendorong ke depan hantam lagi dua, tiga, empat yang melibatkan KPU dan Bawaslu. Sepanjang ada aturan hukumnya, korupsi, UU Pemilu, hantam," kata Tito.

Sebab, masyarakat Indonesia masih banyak di kalangan bawah yang tak mengerti bahwa politik uang diharamkan.

Semestinya pasangan calon dan timsesnya mengedukasi mereka soal itu, bukannya dengan mencekoki pola pikir mereka bahwa pemilu merupakan ajang bagi-bagi uang.

"Masyarakat kita masih banyak yang berpikir emosional dibandingkan dengan rasional. Belum terdidik sehingga bisa saja mereka didikte para pemilik modal," kata Tito.

(Baca juga: Wiranto Instruksikan Pemda Segera Cairkan Dana Penyelenggaraan Pilkada)

Tidak hanya soal politik uang, Polri juga mengantisipasi kampanye hitam dengan membentuk Satgas Nusantara.

Jika uang tak mampu memengaruhi pemilih, berita-berita negatif mengenai lawan politik kerap dijadikan senjata. Tito mengatakan, jika sudah bicara kekuasaan, akan ada strategi dan taktik untuk memenangi kontestasi.

Dalam Pemilu pasti akan terjadi polarisasi masyarakat karena pilihan yang berbeda. Di situ ada ancaman keamanan karena berpotensi konflik.

"Bagi aparat keamanan, kita harus berpikir worst scenario. Jadi, ada potensi politik yang dikelola," katanya.