Arief Hidayat: Yang Digugat Bukan Saya tetapi Keppres, Tak Masalah

Kompas.com - 27/03/2018, 21:07 WIB
Ketua Hakim MK Arief Hidayat Fabian Januarius KuwadoKetua Hakim MK Arief Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tidak mempermasalahkan jika ada kelompok masyarakat yang akan menggugat Keputusan Presiden Nomor 139p Tahun 2017 tentang pengangkatan dirinya sebagai hakim MK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Oh, ya boleh saja. Kan yang digugat bukan saya. Keppres-nya, kan? Saya enggak masalah itu, silakan saja," ujar Arief usai pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Diketahui, kelompok masyarakat yang hendak menggugat keppres pengangkatan Arief ke PTUN adalah adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

Rencana gugatan didasarkan pada dugaan pelanggaran tata cara seleksi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.


(Baca juga: Presiden Jokowi: Arief Hidayat adalah Hakim MK yang Dipilih DPR)

Selain itu, Arief juga dinilai tidak layak menjadi hakim konstitusi karena tercatat dua kali melakukan pelanggaran etik.

Arief sendiri enggan mengomentari alasan ICW berencana menggugat keppres pengangkatan dirinya ke PTUN. Ia bahkan merasa tak terganggu dengan rencana gugatan tersebut.

"Saya enggak berkomentar, saya selama ini enggak terganggu apa-apa. Saya akan bekerja seperti biasa saja, menjalankan amanah," ucap Arief.

(Baca juga: Aktivis Minta Jokowi Batalkan Pembacaan Sumpah Arief Hidayat Jadi Hakim MK)

Arief menambahkan, di MK tugasnya beserta hakim lain cukup berat, yakni sebagai penjaga ideologi negara. Apalagi, di tengah situasi saat ini, yaitu munculnya ideologi selain Pancasila yang berkembang di masyarakat.

"Di situlah saya berada di MK, memiliki misi secara pribadi, sebagai the guardian of state ideology, menjaga ideologi bangsa. Semoga ini dimengerti oleh semua orang," kata Arief.

Arief Hidayat telah mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023. Pengucapan sumpah jabatan itu dilaksanakan pada Selasa siang di Istana Negara, Jakarta, di hadapan Presiden RI Joko Widodo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X