Politisi Gerindra Kritik Pembacaan Sumpah Arief Hidayat di Tengah Kontroversi Etik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengkritik pembacaan sumpah Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2023. 

Pengucapan sumpah jabatan dilaksanakan di hadapan Presiden RI Joko Widodo, Selasa (27/3/2018) siang di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Syafi'i, seharusnya Arief Hidayat tidak melanjutkan pembacaan sumpah dan mundur dari jabatan hakim MK, meski telah lulus uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Mengingat, sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief.

"Saudara Arief seharusnya ariflah karena dia sudah tiga kali disidang karena melakukan pelanggaran etik dan sudah diberi sanksi teguran," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

"Saya kira hakim yang istilahnya wakil Tuhan, kalau sudah melakukan pelanggaran etik sampai ditegur ya mbok tahu dirilah supaya mundur. Kalau dia bertahan, pasti dia membawa misi tertentu di luar misi keadilan," ucap dia.

(Baca juga: Di Tengah Kontroversi, Arief Hidayat Ambil Sumpah Jabatan sebagai Hakim MK)

Syafi'i mengatakan, Fraksi Partai Gerindra sejak awal tidak menyetujui terpilihnya Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Ia menilai, proses uji kepatutan dan kelayakan Arief tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, saat itu hanya Arief yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tanpa melibatkan calon lain.

Menurut Syafi'i, saat itu Komisi III menutup peluang calon hakim lain untuk mengikuti tes.

"Tapi kami inginkan waktu itu DPR membuka peluang kepada masyarakat yang punya kemampuan dan keinginan untuk bersama-sama di-tes dengan Arief. Kalau toh nanti yang terpilih Arief sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ini kan kemudian tidak dibuka," kata Syafi'i

"Makanya Gerindra dari awal tidak ikut memilih dan tidak bertanggung jawab atas terpilihnya Arief," ucap dia.

(Baca juga: Sejak Menjabat Ketua MK, Arief Hidayat 6 Kali Dilaporkan ke Dewan Etik)

Fachri Fachrudin Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Dua laporan di antaranya, Dewan Etik telah menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan dan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan.

Pada 2016 lalu, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.

Pemberian sanksi dilakukan lantaran Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" seorang kerabatnya.

Di dalam katebelece yang dibuat Arief itu terdapat pesan kepada Widyo Pramono agar bisa menempatkan salah seorang kerabatnya dengan bunyi pesan, "mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak".

Kerabat Arief yang "dititipkan" itu saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC.

(Baca juga: Jokowi Diminta Sikapi soal Desakan Arief Mundur sebagai Hakim MK)

Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR pada 6 Desember 2017.

Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief. 

Meski memiliki catatan integritas yang buruk namun DPR tetap menetapkan Arief Hidayat kembali sebagai hakim MK melalui uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di Komisi III DPR.

Dari 10 fraksi, ada sembilan fraksi yang menyetujui Arief kembali menjabat hakim MK. Sementara, satu fraksi lainnya yakni Gerindra tidak berpendapat.