Wiranto Instruksikan Pemda Segera Cairkan Dana Penyelenggaraan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta seluruh pemerintahan daerah mematuhi instruksinya agar segera melakukan pencairan dana untuk kepentingan penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 nanti.

"Tadi ada masalah pencairan dana, beberapa kepala daerah yang masih lamban ini segera kita instruksikan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Wiranto menegaskan pemerintah daerah harus segera melakukan pencairan dana untuk pilkada agar tidak menganggu jalannya tahapan pemilihan nanti.

(Baca juga: Ini Daftar Peserta Pilkada yang Jadi Tersangka Korupsi dan Parpol Pengusungnya)

Ia juga mengingatkan agar tidak ada mutasi jabatan di pemerintahan daerah. Wiranto mengungkapkan, beberapa daerah cukup marak melakukan mutasi para pegawai karena adanya konflik kepentingan tertentu jelang pemilihan.

Oleh karena itu, Wiranto meminta agar pemerintah daerah menghentikan mutasi jabatan sebelum pelaksanaan pemilihan.

"Enam bulan sebelumnya pelaksanaan pencoblosan memang harus berhenti dan sekarang sudah dihentikan kalau enggak dihentikan ya nanti ada resikonya bagi incumbent," kata dia.

Total anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 triliun. Saat ini total anggaran tersebut baru mencapai Rp 15,2 triliun.

Rinciannya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

(Baca juga: Ketua RT Harus Cuti jika Ikut Kampanye Pilkada Kota Probolinggo)

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini sukses. Ini harga proses demokrasi," kata Sumarsono.

Sumarsono memaparkan, total 171 daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan anggaran pengawasan dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada, baru 16 provinsi yang sudah teken NPHD dengan Bawaslu.

"Penandatangan NPHD dengan Bawaslu 16 provinsi sudah. Tinggal 1 provinsi belum karena satu dan lain hal, yaitu Provinsi Maluku," kata dia.

(Baca juga: Saksikan Debat Calon Pilkada Sulsel di KompasTV, Rabu Malam Ini)

Di tingkat kabupaten/kota dari 154 yang akan melaksanakan Pilkada, baru 90 daerah yang telah menandatangani NPHD dengan Panita Pengawas (Panwas).

"Sementara 64 kabupaten/kota belum tandatangan dengan berbagai hambatan," kata dia.

"Hambatannya karena belum terbentuk panwas, lalu penghitungan belum clear. Kita selesaikan sebaiknya. Karena pilkada enggak mungkin jalan tanpa pengwasan," tambahnya.

Sementara itu, terkait anggaran keamanan baru empat daerah, yakni dua provinsi dan dua kabupaten/kota yang sudah sepakat NPHD-nya dengan TNI-Polri.