Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Ombudsman: Indeks Persepsi Maladministrasi Bali Terendah, Riau Tertinggi

Kompas.com - 27/03/2018, 14:28 WIB
Robertus Belarminus,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dirilis Ombudsman menunjukkan, Provinsi Bali menjadi daerah dengan indeks terendah terjadinya maladministrasi.

Survei ini dilakukan di 11 kabupaten dan 11 kota di 11 provinsi di Tanah Air pada 2017.

Daerah yang disurvei adalah Provinsi Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Babel, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

Suvei dilakukan dengan metode penelitian quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 3.080 orang, yang ditemui secara langsung di unit layanan Disdukcapil, rumah sakit pemerintah, sekolah dasar, menengah, dan sekolah menengah atas negeri.

Baca juga : Duga Ada Maladministrasi, ACTA Akan Lapor Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman

Selain itu, di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten dan kota di 11 provinsi tersebut.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, ada dua dimensi yang diteliti dalam survei ini.

Pertama, mengenai penyimpangan standar pelayanan yang indikatornya penundaan berlarut, permintaan imbalan, dan penyimpangan prosedur.

Kedua, dimensi penyimpangan perilaku yang indikatornya tidak kompeten, tidak patut, dan diskriminasi pelayanan.

Namun, variabel dalam Inperma merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). Oleh karena itu, Ombudsman menggunakan analisis faktor dengan rumus Z-score.

Baca juga : Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi oleh Polisi pada Pemeriksaan Saksi Kasus Novel

Hasilnya, Bali mendapatkan skor Inperma total -0,539. Skor ini merupakan skor terendah. Artinya, kasus maladminstrasi yang terjadi di Bali paling rendah dibanding 10 provinsi lain.

"Daerah terendah dalam artian persentasenya tidak ada maladministrasi itu ada di Bali. Artinya Bali lebih bagus, tidak ada maladministrasi," kata Adrianus dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Kepulauan Babel mendapat skor -0,31607, Jawa Tengah -0,18033, Kalimantan Selatan -0,039, dan Sumatera Selatan mendapat skor -0,039.

Skor ini masih menunjukkan bahwa Bali dan empat daerah lain itu masuk kategori daerah dengan maladministrasi rendah.

Sementara, Sumatera Barat skor totalnya 0,01847, Jawa Timur 0,1693, Bengkulu 0,18531, Lampung 0,18668, Kalimantan Tengah 0,22625, dan terakhir Riau 0,37902. Riau menjadi daerah dengan kasus maladministrasi tertinggi.

Riau dan empat daerah tersebut masuk dalam kategori daerah dengan maladministrasi sedang.

Adapun, fokus survei memang pada empat layanan dasar dan yang masif diakses masyarakat yakni layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan.

Margin of error survei ini yakni 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Ombudsman menyebut penataan Tanah Abang tidak kompeten dan melawan hukum.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com