Demokrat: Hubungan Kami dengan PDI-P Tak Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan, partainya tak memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo.

Bahkan, partainya memiliki hubungan baik dengan Jokowi.

Hal itu disampaikan Rachland menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang membantah PDI-P berupaya memisahkan Jokowi dengan Demokrat.

"Hubungan kami selama ini dengan Pak Jokowi justru tak bisa dibilang buruk. Bahkan, Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri kepada kami dengan menyebut dirinya juga 'Demokrat'," kata Rachland melalui keterangan tertulis, Selasa (27/3/2018).

(Baca juga: Hasto Bantah PDI-P Coba Pisahkan Jokowi dengan Demokrat)

Ia justru mengatakan, hubungannya dengan PDI-P tidak baik. Terlebih, kata Rachland, Hasto kerap menyerang Demokrat tanpa dasar yang jelas.

Ia menilai, sikap Hasto tersebut menunjukkan adanya permasalahan antara PDI-P dan Jokowi karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak pernah menyerang Demokrat.

Menurut Rachland, Hasto merupakan juru bicara yang buruk.

Namun, Rachland menyatakan, partainya tetap membuka ruang komunikasi dengan partai mana pun untuk membangun koalisi di Pemilu Presiden 2019.

"Pada pokoknya, Partai Demokrat membuka diri kepada semua pihak yang memiliki tujuan sama, yakni demokrasi yang produktif dan bermartabat," lanjutnya.

(Baca juga: Waketum Demokrat Anggap Pernyataan Hasto Ganggu Penjajakan Koalisi dengan PDI-P)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa PDI-P berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat.

"Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut," ujar Hasto di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sebelumnya, Hasto mengungkit slogan Partai Demokrat pada 2019 silam, yaitu "Katakan Tidak pada Korupsi" saat membantah pernyataan terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek tersebut sebesar 500.000 dollar AS.

Akibatnya, Partai Demokrat bereaksi atas pernyataan itu. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menilai, pernyataan Hasto itu aneh dan menggelikan karena dinilai menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).