Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, Prabowo Minta Masyarakat Bersabar soal Deklarasi Capres

Kompas.com - 26/03/2018, 23:04 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani seusai acara syukuran atas terpilihnya Muzani sebagai wakil ketua MPR di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) malam.

"Tentang calon presiden, Pak Prabowo meminta kesabaran semua pihak tentang hal ini karena bagaimana pun juga kita harus mengakui ada harapan besar dan keinginan besar masyarakat terhadap Gerindra, terhadap Pak Prabowo," ujar Muzani saat ditemui seusai acara

Menurut Muzani, keputusan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai capres masih memerlukan perundingan dengan partai koalisi.

Pasalnya, Partai Gerindra hanya memiliki 73 kursi di parlemen dan membutuhkan 39 kursi tambahan dari partai koalisi agar Partai Gerindra bisa mencalonkan Prabowo.

(Baca juga: Prabowo Belum Deklarasi, Politisi Gerindra Sebut Partainya Fokus Pendaftaran)

Meski demikian, Muzani menegaskan kekuragan tersebut bisa diatasi.

"Kita harus catat jumlah kursi Gerindra adalah 73 kursi, masih kurang 39 kursi. memang kekurangan itu bisa saja kita dapat dan Insya Allah itu sudah dapat kita dapatkan," tuturnya.

"Tetapi sekali lagi perundingan untuk memikirkan perjuangan bangsa dan negara perlu kesabaran dan perlu ketenangan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo, termasuk tentang wakil presiden," kata Muzani.

(Baca juga: Saat Hashim Djojohadikusumo Tersenyum Ditanya Wacana Jokowi-Prabowo)

Selain itu, Muzani memastikan partainya akan menggelar deklarasi untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan deklarasi tersebut akan dilakukan. Ia hanya mengatakan pada 11 April 2018 mendatang partainya akan menggelar konsolidasi nasional dengan mengumpulkan seluruh kader partai.

"Deklarasi kan persoalan seremoni tapi yang diperlukan adalah kejernihan kita berpikir tentang masa depan bangsa dan koalisi. Itu memerlukan kesabaran dari semua pihak termasuk dari internal Gerindra," ucapnya.

Kompas TV Partai Gerindra juga terus menyaring nama yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com