PDIP-PPP Sepakat Bentuk Tim Bersama Cari Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 26/03/2018, 18:53 WIB
Petinggi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar pertemuan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAPetinggi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar pertemuan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Petinggi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) menggelar pertemuan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Dalam pertemuan itu, PDIP diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Sementara PPP diwakili oleh Ketua Umumnya PPP Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Reni Marlinawati dan Sekjen Arsul Sani.

Pertemuan partai yang memiliki kantor DPP bersebelahan itu digelar dimulai pukul 16.00 WIB hingga 17.30 WIB secara tertutup.

Usai pertemuan, Hasto menuturkan bahwa PDIP dan PPP sepakat akan membentuk tim bersama untuk membicarakan berbagai isu diantaranya soal cawapres Jokowi 2019.

"Kami juga membentuk tim bersama untuk melakukan kajian-kajian bersama," ujarnya kepada wartawan.

(Baca juga: PDI-P Klaim Elektabilitas Ganjar-Yasin 62,3 Persen)

Menurut Hasto, tim bersama itu akan berjalan sesuai dengan ruang lingkup politik berdasarkan segmen pemilih dan kesejarahan dari PDIP maupun PPP.

Sebagai langkah awal, tutur Hasto, tim memulai dengan pembicaraan pemenangan pilkada dimana PDI-P dan PPP berkoalisi misalnya di Jawa Tengah dengan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

Sementara itu Romahurmuziy memastikan, tim bersama itu akan juga menjadi cawapres Jokowi. Hanya saja dia mengatakan bahwa pembicaraan mengenai cawapres Jokowi akan dimulai setelah pilkada.

"Kami sepakat urusan cawapres ini biarlah dibahas bersama-sama setelah pilkada selesai. Karena kami tidak ingin agenda pilkada beberapa partai koalisi (Jokowi) berbeda koalisi (di pilkada), itu menanggung pembicaraan soal cawapres ke depan," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X