Gelar Pertemuan Tertutup, Kenyamanan Jokowi dengan Muhaimin Dipertanyakan

Kompas.com - 26/03/2018, 17:54 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyoroti hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat isu calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 mulai berkembang.

Hendri mempertanyakan, mengapa Presiden Jokowi membedakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang bersifat terbuka dan menjadi sorotan dan pertemuan dengan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang terkesan tertutup dari publik.

"Yang seru untuk menjadi perhatian itu di antara pertemuan Jokowi dengan ketua partai politik, hanya dengan Cak Imin yang berbeda," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (26/3/2018).

Dia melanjutkan, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, misalnya, Presiden mengajak untuk bersama-sama meninjau proyek MRT.

Begitu pula saat Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan secara terbuka. Setelah pertemuan, Jokowi blak-blakan kepada media bahwa pertemuannya itu membahas Pilpres 2019.

(Baca juga: Usung Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres 2019, PKB Tunggu Muspimnas)

Demikian juga saat Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi menjadikan momen lari pagi untuk berbincang mengenai calon wakil presidennya pada Pilpres 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Momen itu sangat personal, sangat intim, begitu. Namun, giliran ketemu Cak Imin di Istana, ya kok enggak terbuka ya, terkesan ditutup-tutupi. Pertanyaan saya, apakah Jokowi ini cukup nyaman dengan Cak Imin?" ujar Hendri.

Hendri mempertanyakan soal kenyamanan Cak Imin dengan Jokowi karena PKB hingga saat ini belum secara resmi menyatakan dukungan kepada Jokowi.

"Yang jelas, Cak Imin dengan PKB-nya saat ini adalah satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada 2019. Ini kecuali PAN ya, yang tampaknya sudah berseberangan meskipun belum menyatakan keluar dari koalisi pendukung pemerintah," kata dia.

(Baca juga: Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres untuknya)

Hendri berpendapat, Jokowi sedang mencari sosok yang memiliki dua kriteria. Pertama, Jokowi tak akan memilih sosok yang menjadikan jabatan wapres cuma batu loncatan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.