Zulkifli Hasan: Doanya Sudah Diaminkan agar Muhaimin Dilantik Wapres

Kompas.com - 26/03/2018, 15:58 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua MPR Zulkifli Hasan
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sempat berkelakar agar Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, dapat segera dilantik sebagai wakil presiden.

Candaan Zulkili Hasan ini menanggapi doa usai pelantikan pimpinan MPR, yang salah menyebut Cak Imin sebagai wapres.

Awalnya, Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid ditunjuk sebagai pembaca doa penutupan dalam Sidang Paripurna MPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sidang Paripurna MPR tersebut mengagendakan pelantikan tiga pimpinan baru MPR, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam doanya, Jazilul menyebut tiga pimpinan MPR yang baru dilantik sebagai wakil presiden. Namun, kesalahan ini sontak meramaikan ruangan, karena pengucapan ini terjadi setelah penyebutan nama Muhaimin. Saat ini memang muncul sejumlah baliho yang menyebut Cak Imin sebagai cawapres. 

(Baca juga: Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Seusai membacakan doa, Zulkifli mengucapkan terima kasih sambil sedikit tertawa mendengar doa yang diucapkan Jazilul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Jazilul Fawaid yang telah memimpin doa. Cocok jadi ketua fraksi MPR," ujar Zulkifli.

Ia pun berkelakar dan mendoakan agar Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB itu segera dilantik menjadi wakil presiden.

"Tadi doanya sudah diaminkan agar Muhaimin Iskandar dilantik menjadi wakil presiden," ucap Zulkifli.

(Baca juga: Cak Imin: Kunci Kemenangan Jokowi Ada di PKB)

Seluruh tamu undangan, anggota dewan dan wartawan yang berada di balkon pun tertawa mendengar gurauan Zulkifli, yang juga ketua umum PAN.

Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini PKB gencar mewacanakan Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Jadi yang repot, belum jadi capres, belum jadi cawapres, serangan sudah bertubi-tubi datang," tutur Zulkifli, berkelakar.

Adapun, penambahan tiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, tepatnya pada Pasal 427A.

Kompas TV Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar optimistis akan menjadi calwapres mendampingi Joko Widodo di pemilihan presiden 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

Nasional
Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Nasional
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.