Ongkos Politik Mahal Dinilai akibat Mendirikan Partai Juga Mahal - Kompas.com

Ongkos Politik Mahal Dinilai akibat Mendirikan Partai Juga Mahal

Kompas.com - 24/03/2018, 19:13 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Maharddhika ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Maharddhika ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Maharddhika mengatakan, ongkos atau biaya politik untuk ikut pemilu di Indonesia menjadi mahal lantaran sejumlah hal.

Mahalnya ongkos politik, menurut dia, tak semata karena biaya kampanye yang tinggi.

"Biaya politik mahal, karena biaya politik kita selain kampanye memang tinggi," kata Maharddhika dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Menurut Maharddhika, mahalnya ongkos politik itu juga disebabkan karena mahalnya biaya untuk mendirikan partai politik.

Apalagi, persyaratan mendirikan partai politik haruslah punya kantor kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.

"Untuk mendirikan partai politik pendekatannya kantor. Misalnya harus punya 100 persen (kantor kepengurusan) di provinsi, itu kan mahal banget," kata Maharddhika.

(Baca juga: KPK: Kalau Biaya Politik Mahal, Kepala Daerah Berisiko Lakukan Korupsi)

Padahal, kata Maharddhika syarat tersebut bisa diubah. Misalnya, partai politik harus punya anggota atau kader setara dengan perolehan suara partai politik terendah dalam pemilu sebelumnya.

"Kenapa tinggi ya karena pendekatannya sangat kantor, padahal kan harusnya bisa (diubah)," kata Maharddhika.

"Buat partai politik harus punya anggota sebanyak raihan suara partai politik terkecil di pemilu sebelumnya itu kan lebih mudah," ujar dia.

Meski demikian, Maharddhika tak memungkiri bahwa ada hal lain yang membuat biaya politik itu mahal. Mahalnya biaya politik itu lebih disebabkan sistem politik.

"Ada biaya saksi, menggerakkan kader, dan lainnya. Jadi biaya politik tinggi karena sistem-sistem politik mahal. Kalau kita lihat angkanya untuk jadi bupati/wali kota butuh biaya Rp 20-30 miliar, gubenur lebih mahal lagi Rp 30-100 miliar," kata Maharddhika.


Terkini Lainnya

Ketika Taufik Temui Ketua DPRD DKI dengan Keyakinan Penuh Dicalonkan Jadi Wagub

Ketika Taufik Temui Ketua DPRD DKI dengan Keyakinan Penuh Dicalonkan Jadi Wagub

Megapolitan
Hingga Penutupan, Pendaftar CPNS 2018 di Karawang 6.100 Orang

Hingga Penutupan, Pendaftar CPNS 2018 di Karawang 6.100 Orang

Regional
Ulang Tahun ke-67, Ini Imbauan Prabowo bagi Para Pendukungnya

Ulang Tahun ke-67, Ini Imbauan Prabowo bagi Para Pendukungnya

Nasional
Gugatan Aktris Porno kepada Trump Kandas, Begini Ejekan Trump

Gugatan Aktris Porno kepada Trump Kandas, Begini Ejekan Trump

Internasional
Ibunda Pendiri Sriwijaya Air Wafat, Pesawat Khusus Disiapkan ke Pangkal Pinang

Ibunda Pendiri Sriwijaya Air Wafat, Pesawat Khusus Disiapkan ke Pangkal Pinang

Regional
Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Close Ads X