Indo Barometer: 66,4 persen Masyarakat Sumut Ingin Jokowi Jadi Presiden Lagi

Kompas.com - 24/03/2018, 01:13 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.  KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 66,4 persen pemilih di Sumatera Utara menginginkan Joko Widodo kembali menjabat sebagai presiden periode 2019-2024. Hal itu terungkap dalam hasil survei Indo Barometer terkait konstelasi politik di Pilkada Sumatera Utara 2018 yang dirilis, Jumat (23/3/2018).

"Yang tidak menginginkan kembali dipimpin Jokowi hanya sebesar 12,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Sisanya, ada ada 20,9 persen yang tidak menjawab atau undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan.

Dari hasil survei juga menunjukkan, tingkat kepuasaan masyarakat di Sumatera Utara atas kinerja Jokowi sebagai presiden mencapai 72,7 persen.

Baca juga : Soal Cawapres Jokowi, Puan Jelaskan Alasan PDI-P Ingin Libatkan JK

"Kalau di atas 70 persen itu sudah termasuk tinggi," ucap Qodari.

Sedangkan yang tidak puas sebesar 14,4 persen dan tidak menjawab sebesar 12,9 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan simulasi pertanyaan terbuka atau responden tidak disuguhkan nama calon presiden,
Jokowi mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 57,4 persen. Prabowo kalah jauh dengan hanya meraup dukungan 14,0 persen. Disusul nama lainnya sebesar kurang dari 2 persen.

Bahkan, dukungan terhadap Prabowo tersebut masih kalah dengan angka undecided voters yang mencapai 25,0 persen.

"Jokowi petanya lebih tinggi di Sumatera Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional," kata Qodari.

Baca juga : Jika Tak Dapat Posisi Cawapres Jokowi, Golkar Minta Tambahan Kursi Menteri

Alasan mayoritas para pemilih tersebut memilih calon presidennya antara lain karena merakyat dengan 15,4 persen, tegas dengan 13,8 persen, jujur dan tidak korupsi dengan 9,0 persen

Lalu, perhatian kepada rakyat kecil dengan 8,5 persen, kinerjanya bagus dengan 7,4 persen. Sedangkan, sisanya hanya 3,5 persen yang menjawab tidak tahu.

Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 4-10 Februari 2018 di 33 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara.

Jumlah responden sebanyak 800 orang dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,46 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data, wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Kompas TV Rapat Kerja Nasional Golkar mulai digelar Kamis (22/3) sore.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X