Golkar: Koalisi Pendukung Jokowi Jangan Monopoli, Harus Berbagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menuturkan bahwa persoalan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 harus dibahas oleh koalisi partai pendukung.

"Ini yang perlu dibahas dalam partai koalisi. Partai koalisi jangan ada monopoli masuk ke partai. Harus berbagi-bagi begitu, kalau enggak nanti lu makan aja sendiri. Kita jangan sampai begitu," ujar Agung saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut Agung, seluruh partai pendukung harus mempertimbangkan elektabilitas dari sosok yang diusung sebagai cawapres.

Ia juga menegaskan bahwa sosok tersebut harus rekam jejak yang jelas, mampu meraup suara dari pemilih muda atau milenial dan diterima oleh seluruh kalangan.

Baca juga : Jika Tak Dapat Posisi Cawapres Jokowi, Golkar Minta Tambahan Kursi Menteri

"Tapi kalau sama sekali yang enggak dikenal Golkar memang akan menimbulkan sesuatu hal menjadi tanda tanya bagaimana soliditas dukungan nanti," tuturnya.

Sementara itu, Agung berharap cawapres pendamping Joko Widodo berasal dari Partai Golkar.

Menurut Agung, Partai Golkar memiliki modal politik yang kuat. Selain itu, Golkar juga sejak awal memberikan dukungan kepada Jokowi.

Saat ini sudah ada lima partai di parlemen yang telah memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura.

Sementara lima partai belum mendeklarasikan dukungan, yakni PKB, Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS.

Baca juga : Ditanya Kelayakan Airlangga Jadi Cawapres Jokowi, Ini Tanggapan Jusuf Kalla

"Modalitas politik kami kuat untuk bisa ke sana. Kami pernah tertinggi dan sekarang kami nomor 2. Untuk capres kami kan mendukung Jokowi, hanya ya tentu diharapkan sekali dukungan dari Golkar itu dibuat maka harus dipertimbangkan agar cawapresnya itu berasal dari kader Golkar," kata Agung.

Jika posisi cawapres tidak diberikan kepada Golkar, lanjut Agung, maka partai berlambang pohon beringin itu menginginkan tambahan kursi di kabinet.

Saat ini Golkar memiliki tiga jatah kursi menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Sosial yang dijabat oleh Idrus Marham, Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Tadi sudah saya sampaikan misal profesional, eksternal partai atau penambahan di kabinet. Ya itu harus. Kalau tidak ya kita tidak dapat apa-apa. Masa tidak dapat apa-apa," ujar Agung.

Baca juga : Aburizal Berharap Cawapres Jokowi dari Partai Golkar Lagi

Ia menilai hal tersebut wajar karena Golkar terus mengupayakan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Dukungan itu diwujudkan melalui pembentukan himpunan relawan Golkar yang menyatakan dukungan ke Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga bukan berasal dari Partai Golkar. Menurut Agung, wajar jika Golkar mendapat tambahan kursi menteri.

"Wajar dong kalau mendapat posisi. Meskipun kita sadar bahwa presidennya bukan dari Partai Golkar. Ya paling tidak, seperti itu dan kalau tidak seperti itu jangan juga kemudian menyakiti perasaan kami," ucapnya.