Kompas.com - 23/03/2018, 16:16 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.  KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tarif tol akan turun setidaknya pada akhir Maret 2018.

"Secepat-cepatnya, mungkin minggu depan atau akhir bulan ini sudah," ujar Jokowi di Kantor Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Tinggal (tanda tangan Perpres) saja," kata dia, sambil tangan kanannya memperagakan tanda tangan.

Jokowi menjelaskan, berdasarkan kalkulasi dengan beberapa menteri, ia sudah mendapatkan hasil perhitungan baru tarif tol yang lebih murah dibandingkan sebelumnya.

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan secara rinci terkait hal tersebut.

"Tapi mungkin bisa turun 20 persen sampai 30 persen," ujar dia.

(Baca juga: Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Tol)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tarif baru tersebut didapat berdasarkan kalkulasi perpanjangan konsesi pengelolaan jalan tol. Dengan demikian, tarif tol turun, namun waktu konsesi lebih panjang.

Meski demikian, soal berapa lama perpanjangan konsensinya, menurut Jokowi saat ini masih dalam tahap kajian.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga masih mengkaji penerapan keringanan pajak bagi perusahaan pengelola jalan tol. Keringanan ini diharapkan semakin menurunkan kembali tarif tol tersebut.

"Keputusan tax holiday, permintaan konsesi diperpanjang sampai berapa, kan belum. Ini baru dihitung satu per satu. jangan minta cepat-cepatlah," kata Jokowi.

Presiden menambahkan, kebijakan ini merupakan aspirasi langsung dari sopir truk logistik di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka mengeluhkan tarif tol yang mahal sehingga lebih memilih jalur alternatif dibandingkan tol.

"Saya kan sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini dari sopir, saya apa adanya. Kalau hanya satu sopir enggak apa-apa. Kalau sudah masuk dua sopir, tiga sopir, oh ini memang mesti dievaluasi," ucap Jokowi.

Dengan penurunan tarif tol, Jokowi berharap diikuti dengan penurunan harga sejumlah barang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.