Kompas.com - 23/03/2018, 11:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan membalas bantahan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi e-KTP.

Ia menganggap aneh pernyataan Hasto menyusul apa yang disampaikan oleh terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, di persidangan yang menyebut kader PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung, sebagai pihak yang menerima dana korupsi e-KTP.

Sebab, pernyataan Hasto justru menyalahkan pemerintahan ketua umumnya, yakni SBY.

"Aneh dan menggelikan. Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini karena argumentasinya dangkal, lemah, dan mengada-ada," kata Hinca melalui keterangan tertulis, Jumat (23/3/2018).

(Baca juga: Bantah Novanto, PDI-P Klaim Puan dan Pramono Tak Terima Uang E-KTP)

Hinca meminta Hasto tak mengaitkan korupsi e-KTP dengan Partai Demokrat dan SBY karena tindak pidana tersebut merupakan perilaku perorangan, bukan rezim pemerintah atau partai.

Ia pun menilai pernyataan Hasto seolah menunjukkan partai oposisi dipastikan tidak korupsi. Pendapat itu menurut Hinca keliru lantaran korupsi tak mengenal oposisi dan koalisi karena semua politisi bisa melakukannya.

Ia menyadari PDI-P berupaya melindungi kadernya yang disebut-sebut menerima aliran dana korupsi, tetapi ia meminta hal itu tak dilakukan secara membabi buta.

"Apalagi, jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," katanya.

Ia pun menilai, bantahan Hasto salah alamat karena yang menyebut nama Puan dan Pramono bukan kader Demokrat, melainkan Novanto. Karena itu, menurut Hinca, sebaiknya Hasto fokus membantah Novanto, bukan malah menuduh SBY dan Demokrat.

"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti," sambung Hinca.

(Baca juga: Berita Populer: Novanto Tuding Puan dan Pramono Terima Uang E-KTP dan Kisah Nyak Sandang)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Nasional
Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Nasional
Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Nasional
Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Nasional
Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.