Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Tol

Kompas.com - 23/03/2018, 07:19 WIB
Ilustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer. Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONIlustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden ( Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

"Betul, kami membuat opsi penurunan tarif (jalan tol)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Harus ada Perpresnya dulu kalo ini dan ini di (sedang dikaji) Menteri Keuangan," lanjut Basuki.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Tahun Ini Tarif Tol Akan Turun

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.

Contohnya, ruas jalan tol yang dibangun dalam kurun waktu era 1980-an hingga 2000, tarifnya Rp 212 hingga Rp 416 per kilometer.

Ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu 2000 hingga 2010, tarifnya Rp 709 per kilometer.

Sementara, ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu tahun 2015 hingga saat ini, tarifnya Rp 750 hingga Rp 1.500 per kilometer.

"Ini yang disebut mahal," kata Basuki.

Baca juga: Bantahan Jasa Marga Perihal Tarif Tol Jakarta-Surabaya yang Viral

Keluhan mengenai tingginya tarif ruas tol ini akhirnya sampai kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian memanggil sejumlah menteri terkait untuk mencarikan solusi.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X