Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2018, 01:25 WIB
Robertus Belarminus,
Sabrina Asril

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan tahap dua terhadap Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moh Arief Wicaksono.

Hendarwan diduga menyuap Arief terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015.

Pelimpahan tahap dua ini dilakukan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti dari tahap penyidikan ke penuntutan. Ini artinya Hendarwan akan segera diadili.

"Pada hari ini, penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka ke penuntutan, atas nama tersangka HM, Direktur PT Hidro Tekno Indonesia," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugrah, lewat keterangan tertulis, Kamis (22/3/2018).

Baca juga : KPK Geledah Laptop dan Ponsel Milik Wakil Ketua DPRD Kota Malang

Rencananya, Hendarwan akan disidangkan di PN Tipikor Surabaya. Untuk kebutuhan persidangan, lanjut Priharsa, tersangka mulai hari ini dipindahkan penahanannya dan dititipkan pada Rutan Kelas 1 Surabaya.

Pada perkara suap pengganggaran kembali Jembatan Kendung Kandang, Arief diduga menerima Rp 250 juta, dari Hendarwan terkait penganggaran kembali proyek jembatan dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut, yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 26 orang dalam kasus suap di APBD Kota Malang. Dua di antaranya adalah Calon Wali Kota Malang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jokowi Akui Belum Siapkan Pengganti Wamenkumham

Jokowi Akui Belum Siapkan Pengganti Wamenkumham

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar Anjlok, Banyak Pendukung Jokowi dan PDI-P Beralih ke Prabowo

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar Anjlok, Banyak Pendukung Jokowi dan PDI-P Beralih ke Prabowo

Nasional
Dapat Penghargaan Alumnus Terburuk UGM, Jokowi: Saya Ingatkan, Kita Ini Ada Etika dan Sopan Santun

Dapat Penghargaan Alumnus Terburuk UGM, Jokowi: Saya Ingatkan, Kita Ini Ada Etika dan Sopan Santun

Nasional
Peringatan Hakordia, KPK Lelang Album Blackpink, BTS hingga PS 5

Peringatan Hakordia, KPK Lelang Album Blackpink, BTS hingga PS 5

Nasional
Kado HUT Ke-66 Pertamina, Deretan Capaian Gemilang di Tahun 2023

Kado HUT Ke-66 Pertamina, Deretan Capaian Gemilang di Tahun 2023

Nasional
KPK Absen, Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Ditunda Pekan Depan

KPK Absen, Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Ditunda Pekan Depan

Nasional
PDI-P: Jangan Sampai Republik Ini Dipimpin Orang dengan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

PDI-P: Jangan Sampai Republik Ini Dipimpin Orang dengan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Nasional
Resmikan Stasiun Pompa Air Sentiong, Jokowi: Ini Terbesar di Indonesia, Anggarannya Rp 481 miliar

Resmikan Stasiun Pompa Air Sentiong, Jokowi: Ini Terbesar di Indonesia, Anggarannya Rp 481 miliar

Nasional
Disebut Zulhas Jadi Kader PAN, Jokowi: PAN Masuk Keluarga Kita, Kita Masuk Keluarga PAN

Disebut Zulhas Jadi Kader PAN, Jokowi: PAN Masuk Keluarga Kita, Kita Masuk Keluarga PAN

Nasional
Sekjen PDI-P: Yang Tidak Paham Persoalan Rakyat Hanya 'Gojek-gojekan'

Sekjen PDI-P: Yang Tidak Paham Persoalan Rakyat Hanya "Gojek-gojekan"

Nasional
Jokowi: RUU DKJ Inisiatif DPR, Biarkan Berproses di Sana

Jokowi: RUU DKJ Inisiatif DPR, Biarkan Berproses di Sana

Nasional
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Nomor 3 Versi Litbang Kompas, PDI-P Berharap pada Jawa Tengah

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Nomor 3 Versi Litbang Kompas, PDI-P Berharap pada Jawa Tengah

Nasional
Ganjar Mengaku Tak Kecil Hati dengan Hasil Survei Litbang Kompas

Ganjar Mengaku Tak Kecil Hati dengan Hasil Survei Litbang Kompas

Nasional
Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Nasional
Gibran: Yang Belum Tentukan Pilihan Capres Banyak, Mungkin Nunggu Debat

Gibran: Yang Belum Tentukan Pilihan Capres Banyak, Mungkin Nunggu Debat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com