Politisi PDI-P Nilai Pernyataan Novanto Tak Bisa Dianggap Alat Bukti

Kompas.com - 22/03/2018, 21:55 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di sela acara Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di sela acara Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah menilai, pernyataan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto tak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti.

Menurut Basarah, pernyataan yang menyebut politisi PDI-P Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek e-KTP itu hanya menjadi strategi agar mantan ketua DPR itu lolos dari jeratan hukum.

"Pernyataan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dalam lanjutan sidang di pengadilan tipikor merupakan pernyataan yang secara hukum gegabah dan strategi untuk menjadikan majelis hakim dan penuntut umum tidak fokus untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Novanto)," ujar Basarah melalui keterangan tertulis, Kamis (22/3/2018).

Menurut Basarah, berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, pernyataan Novanto tidak dapat dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti sepanjang tidak dilengkapi dan didukung dengan alat bukti lainnya.

(Baca juga: Novanto Mengaku Pernah Konfirmasi ke Pramono Anung soal Penerimaan Uang E-KTP)

Dalam hukum acara pidana, kata Basarah, kesaksian Setya Novanto ini disebut sebagai testimonium de auditu yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.

Mengingat, Novanto bukanlah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut, melainkan hanya mendasarkan pada pernyataan orang lain yang juga tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Novanto sendiri mengaku bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong.

"Dengan demikian, keterangan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain," kata Basarah.

(Baca juga: Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung)

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Novanto menyebut ada uang sebesar 500.000 dollar AS dari hasil korupsi e-KTP yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim.

Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong.

Pramono dan Puan tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X