Aburizal Bantah Ada Aliran Dana Korupsi E-KTP saat Rapimnas Golkar

Kompas.com - 22/03/2018, 19:05 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah adanya aliran dana korupsi e-KTP di saat dirinya menjabat.

Hal itu disampaikan Ical, sapaannya, menanggapi keterangan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia juga mengatakan, tak ada aliran dana korupsi e-KTP yang digunakan Golkar di era kepemimpinannya, khususnya saat menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Tanya kepada Pak Novanto sebagai bendahara umum. Kalau saya baca, kan, bukan begitu bunyinya. Bunyinya kalau saya baca di koran, itu disumbangkan dan dia (Novanto) enggak tahu dari mana," kata Ical di lokasi Rakernas Gollkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Kepada KPK, Novanto Serahkan Rp 5 Miliar yang Dipakai Rapimnas Golkar

"Terus kemudian dari sana dari keponakannya (katanya) dari e-KTP. Karena itu dia koreksi (kembalikan). Begitu. Jadi tidak benar bahwa dia mengatakan bahwa itu dari e-KTP," lanjut Ical.

Ia pun memastikan tak ada sepeser pun uang korupsi e-KTP yang masuk ke Golkar di era kepemimpinannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu saya bisa pastikan sejuta persen," ujar Ical.

Terdakwa Setya Novanto mengaku sudah menyerahkan uang Rp 5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu pernah digunakan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

Baca juga: Menurut Novanto, Uang E-KTP Rp 5 Miliar Digunakan untuk Rapimnas Golkar

Novanto menduga uang itu berasal dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KT P). Hal itu dikatakan Novanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Saya justru menyakini itu ada hubungan masalah e-KTP. Maka, saya ingin mengembalikan uang tersebut, karena apa pun itu, dia (Irvanto) keluarga saya," kata Setya Novanto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X