Kompas.com - 22/03/2018, 19:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah adanya aliran dana korupsi e-KTP di saat dirinya menjabat.

Hal itu disampaikan Ical, sapaannya, menanggapi keterangan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia juga mengatakan, tak ada aliran dana korupsi e-KTP yang digunakan Golkar di era kepemimpinannya, khususnya saat menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Tanya kepada Pak Novanto sebagai bendahara umum. Kalau saya baca, kan, bukan begitu bunyinya. Bunyinya kalau saya baca di koran, itu disumbangkan dan dia (Novanto) enggak tahu dari mana," kata Ical di lokasi Rakernas Gollkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Kepada KPK, Novanto Serahkan Rp 5 Miliar yang Dipakai Rapimnas Golkar

"Terus kemudian dari sana dari keponakannya (katanya) dari e-KTP. Karena itu dia koreksi (kembalikan). Begitu. Jadi tidak benar bahwa dia mengatakan bahwa itu dari e-KTP," lanjut Ical.

Ia pun memastikan tak ada sepeser pun uang korupsi e-KTP yang masuk ke Golkar di era kepemimpinannya.

"Itu saya bisa pastikan sejuta persen," ujar Ical.

Terdakwa Setya Novanto mengaku sudah menyerahkan uang Rp 5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu pernah digunakan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

Baca juga: Menurut Novanto, Uang E-KTP Rp 5 Miliar Digunakan untuk Rapimnas Golkar

Novanto menduga uang itu berasal dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KT P). Hal itu dikatakan Novanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Saya justru menyakini itu ada hubungan masalah e-KTP. Maka, saya ingin mengembalikan uang tersebut, karena apa pun itu, dia (Irvanto) keluarga saya," kata Setya Novanto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.