Setya Novanto Tetap Tak Mengaku Terima Uang dan Mengintervensi Proyek E-KTP

Kompas.com - 22/03/2018, 15:53 WIB
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTerdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Setya Novanto menyebut sejumlah nama yang diduga ikut menerima aliran uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun, dia sendiri membantah menerima uang korupsi e-KTP.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018), mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu membantah melakukan intervensi dalam anggaran proyek e-KTP.

"Benar Yang Mulia, saya tidak menerima uang e-KTP," ujar Novanto.

(Baca juga : Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung)

Novanto mengaku, pernah mengikuti sejumlah pertemuan terkait proyek e-KTP. Salah satunya, pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Meski demikian, Novanto menyebut bahwa kehadirannya hanya untuk mendukung agar proyek pemerintah senilai Rp 5,9 triliun itu berjalan dengan sukses.

(Baca juga : Kata Novanto, Ada 7 Anggota DPR Terima Masing-masing 500.000 Dollar AS)

Novanto juga membantah meminta Made Oka Masagung untuk menjadi perantara uang kepadanya dan kepada anggota DPR lainnya.

Menurut Novanto, ia hanya dilaporkan bahwa sejumlah anggota DPR diberikan uang oleh pengusaha pelaksana proyek e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan e-KTP.

Perbuatan Setya Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

(Baca juga : Kepada KPK, Novanto Serahkan Rp 5 Miliar yang Dipakai Rapimnas Golkar)

Novanto diduga bersama-sama Andi Narogong melakukan intervensi dalam pembahasan anggaran. Kemudian, dia juga mengondisikan proses lelang.

Dalam dakwaan, Novanto disebut menerima aliran dana 7,3 juta dollar AS. Meski demikian, Novanto mengaku diberikan sebuah jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga 135.000 dollar AS.

Kompas TV Sidang e-KTP telah memasuki sesi pemeriksaan terdakwa Setya Novanto.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donorkan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donorkan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Nasional
UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Nasional
Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Nasional
IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X