PKS: Jangan Sampai Pemerintah Pilih Kasih soal Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP.

Ia berharap pemerintah tidak pilih kasih pasca-nama dua menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo disebut menerima uang hasil korupsi, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Saya kira semua nama yang disebut harus dibuktikan harus diungkap tanpa terkecuali. Jangan sampai kasus tersebut dipetieskan atau pilih kasih, yang dekat dengan penguasa lolos yang jauh dari penguasa dikenakan. PKS mendukung sepenuhnya, dibuka seluas-luasnya siapa pelaku E-KTP," ujar Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

(Baca juga: Bantah Novanto, PDI-P Klaim Puan dan Pramono Tak Terima Uang E-KTP)

Menurut Muzzammil, munculnya nama Puan dan Pramono menjadi ujian bagi Presiden Jokowi dalam menjalankan agenda penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam program Nawa Cita.

Nama-nama besar yang disebut dalam kasus e-KTP, lanjut Muzzammil, harus diproses dengan asas penegakan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

"Saya kira pemerintah harus mendukung KPK untuk membongkar kasus e-KTP yang telah dibuka Pak Setnov. Ini jadi pertaruhan penegakan hukum yang dijanjikan pemerintah lewat nawacita. Beberapa nama besar didalamnya saya berharap itu untuk diproses dengan asas-asas penegakan hukum yang benar dan praduga tak bersalah kita terapkan," tuturnya.

(Baca juga: Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung)

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung.

Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.

Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim.