Elektabilitas Puti Soekarno Kurang Dikenal, PDI-P Ungkap Penyebabnya

Kompas.com - 22/03/2018, 06:14 WIB
Puti Guntur Soekarno (tengah), berfoto bersama para relawan dan kader PDI-P Gresik. KOMPAS.com / HamzahPuti Guntur Soekarno (tengah), berfoto bersama para relawan dan kader PDI-P Gresik.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono yakin elektabilitas Puti Guntur Soekarno akan terus meningkat jelang Pilkada 2018.

Bambang mengatakan bahwa penetapan Puti sebagai calon wakil gubernur pendamping Syaifullah Yusuf baru tanggal 12 Februari 2018. Artinya, pada Rabu (21/3/2018) ini, baru sekitar satu bulan berjalan.

Dengan fakta demikian, wajar saja elektabilitas Puti masih berada di bawah calon wakil gubernur lawannya, Emir Elistianto Dardak.

"Tapi dalam waktu tiga bulan ke depan, masih cukup bagi pasangan ini untuk memperoleh pundi-pundi suara," ujar Bambang di sela konferensi pers hasil survei Charta Politika di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Gus Ipul-Puti 44,8 Persen, Khofifah-Emil 38,1 Persen

Dari 29 kota serta 9 kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur, lanjut Bambang, Puti belum mengunjungi 13 kota/kabupaten. Iya yakin akan ada perubahan elektabilitas signifikan jika Puti sudah turun ke daerah tersebut.

"Kami belum masuk ke 13 kota/kabupaten. Misalnya Mataraman Pesisir. Ketika kami sudah masuk ke Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, akan ada tren peningkatan," ujar Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tentunya, ditambah kerja dari partai politik pengusung, antara lain Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kan, ada tambahan dukungan dari Gerindra dan PKS. Jadi, saya yakin mereka juga belum optimal. Ini tentunya memberikan optimisme bagi kami," ujar Bambang, yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Survei Charta Politika: Emil Dardak dan Puti Guntur Belum Level Petarung

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa dua sosok calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, yakni Emil Elistianto Dardak dan Puti Guntur Soekarno, masih kurang dikenal dan disukai pemilih.

Hal itu terlihat dari hasil survei terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 3-8 Maret 2018.

"Berdasarkan pengalaman survei, untuk berpotensi menang minimal tingkat popularitas dan kesukaannya harus di atas 60 persen. Kalau mau menang minimal harus 80 persen. Ini apabila tak terjadi tsunami politik seperti di DKI Jakarta ya," ujar Yunarto saat konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Sementara itu, tingkat pengenalan responden terhadap sosok Emil Dardak tercatat hanya 50,7 persen. Tingkat kesukaan responden terhadap sosok Emil pun hanya 43,7 persen.

Tingkat pengenalan responden terhadap sosok Puti pun 42,2 persen. Adapun tingkat kesukaan responden terhadap sosok cucu proklamator Ir Soekarno itu 37,3 persen.

"Jadi, sebenarnya dua nama ini masih pada level belum mencukupi sebagai petarung dalam memenangkan pertarungan politik," ujar Yunarto.

Kompas TV Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno berbincang dengan Bayu Sutiyono di program Sapa Indonesia Pagi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.