Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Puti Soekarno Kurang Dikenal, PDI-P Ungkap Penyebabnya

Kompas.com - 22/03/2018, 06:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono yakin elektabilitas Puti Guntur Soekarno akan terus meningkat jelang Pilkada 2018.

Bambang mengatakan bahwa penetapan Puti sebagai calon wakil gubernur pendamping Syaifullah Yusuf baru tanggal 12 Februari 2018. Artinya, pada Rabu (21/3/2018) ini, baru sekitar satu bulan berjalan.

Dengan fakta demikian, wajar saja elektabilitas Puti masih berada di bawah calon wakil gubernur lawannya, Emir Elistianto Dardak.

"Tapi dalam waktu tiga bulan ke depan, masih cukup bagi pasangan ini untuk memperoleh pundi-pundi suara," ujar Bambang di sela konferensi pers hasil survei Charta Politika di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Gus Ipul-Puti 44,8 Persen, Khofifah-Emil 38,1 Persen

Dari 29 kota serta 9 kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur, lanjut Bambang, Puti belum mengunjungi 13 kota/kabupaten. Iya yakin akan ada perubahan elektabilitas signifikan jika Puti sudah turun ke daerah tersebut.

"Kami belum masuk ke 13 kota/kabupaten. Misalnya Mataraman Pesisir. Ketika kami sudah masuk ke Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, akan ada tren peningkatan," ujar Bambang.

Tentunya, ditambah kerja dari partai politik pengusung, antara lain Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kan, ada tambahan dukungan dari Gerindra dan PKS. Jadi, saya yakin mereka juga belum optimal. Ini tentunya memberikan optimisme bagi kami," ujar Bambang, yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Survei Charta Politika: Emil Dardak dan Puti Guntur Belum Level Petarung

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa dua sosok calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, yakni Emil Elistianto Dardak dan Puti Guntur Soekarno, masih kurang dikenal dan disukai pemilih.

Hal itu terlihat dari hasil survei terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 3-8 Maret 2018.

"Berdasarkan pengalaman survei, untuk berpotensi menang minimal tingkat popularitas dan kesukaannya harus di atas 60 persen. Kalau mau menang minimal harus 80 persen. Ini apabila tak terjadi tsunami politik seperti di DKI Jakarta ya," ujar Yunarto saat konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Sementara itu, tingkat pengenalan responden terhadap sosok Emil Dardak tercatat hanya 50,7 persen. Tingkat kesukaan responden terhadap sosok Emil pun hanya 43,7 persen.

Tingkat pengenalan responden terhadap sosok Puti pun 42,2 persen. Adapun tingkat kesukaan responden terhadap sosok cucu proklamator Ir Soekarno itu 37,3 persen.

"Jadi, sebenarnya dua nama ini masih pada level belum mencukupi sebagai petarung dalam memenangkan pertarungan politik," ujar Yunarto.

Kompas TV Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno berbincang dengan Bayu Sutiyono di program Sapa Indonesia Pagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com