PKB Heran, PPP Baru Persoalkan Kursi Pimpinan MPR Saat Rapat Gabungan

Kompas.com - 21/03/2018, 20:25 WIB
Wakil Sekretris Jenderal PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (!4/11/2016)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Sekretris Jenderal PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (!4/11/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) di MPR Jazilul Fawaid mengaku heran terkait protes yang diajukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas penambahan kursi wakil ketua MPR.

Menurut Jazilul, Fraksi PPP sama sekali tidak mengajukan keberatan terkait Pasal 427A huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) saat pembahasan di rapat Badan Legislasi (Baleg).

"Enggak ada keberatan, yang berkeberatan oleh PPP itu ingin penentuan urutannya dikocok ulang. Saya bilang mereka waktu pembahasan tidak mengkritisi soal itu. Nah kok sudah selesai malah mengkritisi," ujar Jazilul saat ditemui seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Jazilul juga mengkritik PPP yang menyampaikan protes pada saat Rapat Gabungan di MPR.

Baca juga : PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Ia menilai seharusnya protes tersebut disampaikan pada saat rapat pembahasan di Baleg, sebab rapat gabungan tidak memiliki wewenang membahas substansi pasal UU MD3.

"Ya dia salah paham lah. tidak mengikuti alurnya, yang disampaikan mereka (PPP) itu opini politik, kalau opini hukum bukan forumnya," ucapnya

Selain itu, lanjut Jazilul, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas UU MD3, telah disepakati bahwa pasal 427A huruf c merupakan hasil konsensus dari seluruh fraksi.

Pasal 427A huruf c menyatakan, penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3, serta urutan ke-6.

Baca juga : Profil Cak Imin: Pemegang Rekor Pimpinan Termuda DPR yang Kini Jadi Pimpinan MPR

Saat itu, kata Jazilul, seluruh fraksi menyepakati satu kursi wakil ketua MPR diberikan kepada PKB. Oleh karena itu, ditentukan satu kursi diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR urutan ke-6, yakni PKB.

"Kenapa muncul nomor 1, 3 dan 6 ya memang itu konsensusnya. Sudah clear. tidak ada yang enggak clear. jadi kalau merasa tidak clear silakan buka risalah rapat," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR Arwani Thomafi menyampaikan protes terkait penambahan kursi wakil ketua MPR bagi fraksi PKB saat Rapat Gabungan.

Arwani mempersoalkan frasa "partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR" dalam pasal Pasal 427A huruf c UU MD3.

Baca juga : PKB: Tak Ada Istilah Pemungutan Kursi di DPR, Adanya Pemungutan Suara

Ia mengatakan, dalam sistem kepemiluan, frasa "perolehan suara" dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai "perolehan kursi".

Dalam perolehan suara pemilu 2014, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P (18,95 persen). Sementara urutan ketiga yakni Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen).

Jika dilihat dari segi perolehan kursi terbanyak, PKB memang menempati posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Dengan demikian, Arwani memandang jatah satu kursi wakil ketua MPR tidak bisa diberikan kepada PKB.

"Teman-teman yang pernah terlibat dalam pansus RUU Pemilu paham benar suara dan kursi itu berbeda bukan hal yang sama terutama dalam konteks uu pemilu. Ada suara terbanyak dan ada kursi terbanyak," kata Arwani.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X