PAN: Banyak Kepala Daerah Tertangkap karena Sertifikasi Tanah

Kompas.com - 21/03/2018, 20:07 WIB
Masyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17. ANTARA FOTO/OLHA MULALINDAMasyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi punya target ambisius. Akibatnya, banyak kepala daerah yang jadi korban.

"Di daerah para kepala desa itu banyak tertangkap karena ini ada pungutan liar untuk kasus sertifikasi," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 7 juta sertifikat anah. Presiden bahkan beberapa kali mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bila target itu tidak tercapai.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Menurut Hatta, besarnya target sertifikasi tanah ikut menekan para kepala daerah. Sementara itu kepala daerah melempar beban itu kepada para kepala desa.

"Jadi ini multiplier efeknya luar biasa karena dikejar target BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu berimbas kepada bupati, dan bupati memanggil kepala desa, kepala desa ditekan untuk melakukan ini akhirnya terjadi problem di bawah," kata dia.

Sejak awal, tutur dia, Komisi II DPR sudah mengkritisi tajam target sertifikasi tanah dan anggaran yang dibuat untuk program tersebut. Lantaran hal itu, Hatta menyebutkan bahwa program sertifikasi tanah hanya untuk kepentingan politik semata.

"Saya kira ini proyek yang dipaksanakan untuk 2019, pencitraan, menurut kami kurang dari pada kegunaanya. Tetapi sekarang project ini sudah berjalan," ucap dia.

(Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais)

Sebelumnya, ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Padahal, tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.

Di Istana Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan bahwa sertifikat tanah sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dengan begitu masyarakat punya jaminan atas tanahnya.

Hal itu pula tutur dia menghindarkan masyarakat dari konflik agraria akibat perebutan hak atas tanah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X