Kompas.com - 21/03/2018, 20:07 WIB
Masyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17. ANTARA FOTO/OLHA MULALINDAMasyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi punya target ambisius. Akibatnya, banyak kepala daerah yang jadi korban.

"Di daerah para kepala desa itu banyak tertangkap karena ini ada pungutan liar untuk kasus sertifikasi," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 7 juta sertifikat anah. Presiden bahkan beberapa kali mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bila target itu tidak tercapai.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Menurut Hatta, besarnya target sertifikasi tanah ikut menekan para kepala daerah. Sementara itu kepala daerah melempar beban itu kepada para kepala desa.

"Jadi ini multiplier efeknya luar biasa karena dikejar target BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu berimbas kepada bupati, dan bupati memanggil kepala desa, kepala desa ditekan untuk melakukan ini akhirnya terjadi problem di bawah," kata dia.

Sejak awal, tutur dia, Komisi II DPR sudah mengkritisi tajam target sertifikasi tanah dan anggaran yang dibuat untuk program tersebut. Lantaran hal itu, Hatta menyebutkan bahwa program sertifikasi tanah hanya untuk kepentingan politik semata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira ini proyek yang dipaksanakan untuk 2019, pencitraan, menurut kami kurang dari pada kegunaanya. Tetapi sekarang project ini sudah berjalan," ucap dia.

(Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais)

Sebelumnya, ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Padahal, tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.

Di Istana Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan bahwa sertifikat tanah sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dengan begitu masyarakat punya jaminan atas tanahnya.

Hal itu pula tutur dia menghindarkan masyarakat dari konflik agraria akibat perebutan hak atas tanah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.