Meski PPP Keberatan, Penambahan Kursi Pimpinan MPR untuk PKB Tetap Dilakukan

Kompas.com - 21/03/2018, 18:06 WIB
Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kursi wakil ketua MPR tetap diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) kendati Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) telah mengajukan keberatan.

Penambahan kursi tersebut disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Awalnya Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi memberikan pernyataan keberatan. Menurut dia, berdasarkan Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, PKB tidak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.

"PPP berkebaratan dan tidak bertanggung jawab atas pemberian kursi sebelum MPR melakukan kajian bersama para ahli hukum terkait tafsir dalam pasal tersebut," ujar Arwani.

(Baca juga: PPP Minta UU MD3 soal Penambahan Pimpinan MPR Dikaji Ulang)

Pasal 427A UU MD3 menyatakan, penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, ke-3, serta ke-6.

Arwani mengatakan, dalam sistem kepemiluan, frasa "perolehan suara" dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai "perolehan kursi".

Dalam perolehan suara Pemilu 2014, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P (18,95 persen). Sementara urutan ketiga yakni Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen).

Jika dilihat dari segi perolehan kursi terbanyak, PKB memang menempati posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Dengan demikian, Arwani memandang jatah satu kursi wakil ketua MPR tidak bisa diberikan kepada PKB.

"Teman-teman yang pernah terlibat dalam pansus RUU Pemilu paham benar suara dan kursi itu berbeda bukan hal yang sama terutama dalam konteks uu pemilu. Ada suara terbanyak dan ada kursi terbanyak," kata Arwani.

Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Jazilul mengatakan, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) telah disepakati bahwa kursi wakil ketua MPR diberikan kepada PKB.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X