Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Siapa yang Berhak Mengklaim Keberhasilan Pemprov Jatim? Soekarwo atau Gus Ipul?"

Kompas.com - 21/03/2018, 16:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika terkait Pilkada Jawa Timur mengungkap temuan menarik soal klaim mengklaim pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Survei terhadap 1.200 responden di seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur dan digelar 3-8 Maret 2018 menunjukkan, 74,3 persen responden cukup puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang kurang puas hanya 15,3 persen dan yang tidak puas hanya 1 persen saja.

Peluang itu bisa diambil Gus Ipul untuk merebut kursi Jawa Timur 1 karena Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak bisa maju kembali dalam Pilkada 2018. 

"Sebenarnya, kalau dengan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahannya di atas 70 persen, sudah pasti menang. Tapi kan Pakde Karwo tidak bisa maju kembali," ujar Direktur Charta Politika Yunarto Widjaya dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Soekarwo Pastikan Demokrat Usung Khofifah di Pilkada Jatim)

 

"Lantas, siapa yang berhak mengklaim keberhasilan itu? Soekarwo kah sebagai gubernur? Atau Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur yang hendak maju lagi menjadi calon gubernur?" lanjut Yunarto.

Apalagi, diketahui Soekarwo tidak mengarahkan dukungan kepada Gus Ipul atau yang memiliki nama asli Syaifullah Yusuf.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo memilih untuk mendukung lawan berat Gus Ipul, Khofifah Indar Parawansa, dalam Pilkada Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Yunarto mengatakan, salah satu pertarungan dalam Pilkada Jawa Timur, bukan hanya pertarungan antarkandidat, namun juga pertarungan gubernur dan wakil gubernur lama, yakni Soekarwo dan Gus Ipul dalam memenangkan persepsi publik mengenai pencapaian Pemprov Jatim selama ini.

"Dari sisi pemilih, secara rasional tentu ingin melanjutkan kinerja baik. Tapi persoalannya siapa yang nantinya paling bisa mengklaim keberhasilan itu? Dan bagaimana kedua calon ini berusaha mengklaimnya? Ini yang akan menarik," ujar Yunarto.

(Baca juga: Soekarwo: Pilkada Serentak di Jatim Digelar Ala Jawa Timuran)

 

Di sisi lain, survei Charta Politika ini juga menunjukkan, elektabilitas Gus Ipul lebih tinggi dibandingkan Khofifah.

Dalam pertanyaan spesifik mengenai calon gubernur, 41,6 persen responden memilih Gus Ipul. Sementara, 33,1 persen responden memilih Khofifah. Adapun, 25,3 persen responden memilih tidak tahu/tidak menjawab.

"Pada pertanyaan spesifik berpasangan, cagub/cawagub, juga sama. Jumlah responden yang memilih Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno sebanyak 44,8 persen dan jumlah responden yang memilih Khofifah-Emil Dardak 38,1 persen," ujar Yunarto.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui kuesioner terstruktur. Adapun sampel dipilih secara acak (probability sampling) melalui metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error survei ini mencapai 2,8 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com