Kelanjutan Program Pembuatan Pesawat Tempur KF-X/IF-X Belum Jelas

Kompas.com - 21/03/2018, 14:42 WIB
Model pesawat tempur KF-X ini ditampilkan di bagian depan perusahaan penerbangan Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Korea Selatan. Riset untuk pembuatan prototipe pesawat tempur generasi 4,5 ini masih berlangsung sampai 2021. Proyek dijadwalkan rampung pada 2026 dengan produksi 250 pesawat tempur untuk Korea dan Indonesia. KOMPAS/NINA SUSILOModel pesawat tempur KF-X ini ditampilkan di bagian depan perusahaan penerbangan Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Korea Selatan. Riset untuk pembuatan prototipe pesawat tempur generasi 4,5 ini masih berlangsung sampai 2021. Proyek dijadwalkan rampung pada 2026 dengan produksi 250 pesawat tempur untuk Korea dan Indonesia.
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelanjutan program pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) yang merupakan kerja sama antara Indonesia- Korea Selatan saat ini belum jelas.

Padahal, beberapa waktu lalu proyek dengan total investasi kedua negara yang mencapai 8 miliar dollar AS itu diklaim sudah masuk tahap engineering manufactur development (EMD).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja kemudian menjelaskan mengenai nasib program pembuatan pesawat tersebut.

"Kami membahas kelanjutannya itu (KF-X/IF-X)," kata Hadi seusai rapat koordinasi khusus (rakorsus) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum ,dan Keamanan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Proyek Pesawat Tempur KFX/IFX Diyakini Akan Sukses, Lebih Canggih dari F-16)

Saat ini, menurut Hadi, belum ada keputusan akhir apakah program yang dibiayai Korea Selatan 80 persen dan Indonesia 20 persen itu dilanjutkan atau tidak.

"Hasilnya kan cuma dua, dilanjutkan atau tidak. Tapi (nanti) Pak Menko (Menko Polhukam Wiranto) yang menjelaskan. Itu keputusannya di Pak Menko (Polhukam)," kata Hadi.

Hadi membantah bahwa program tersebut akan dihentikan karena kendala lisensi teknologi yang tidak kunjung diberikan oleh Amerika Serikat.

Lisensi itu yakni electronic optics targeting pod (EOTGP), infrared system targeting (IRST), radar active electronically scanned array (AESA), dan radio frequency jammer.

"Enggak, enggak (ada kendala lisensi)," ucap dia.

(Baca juga: KF-X/IF-X dan Mimpi Jet Tempur Indonesia)

Hadi juga menbantah bahwa masalah anggaran menjadi penyebab tidak jelasnya program pembuatan pesawat tersebut.

"Saya tidak bisa komentar. Nanti Pak Menko (Polhukam). Tunggu Pak Menko (Polhukam) ya," ujar Hadi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X