Jemaah yang Tiba di Bandara Sering Gagal Diberangkatkan First Travel

Kompas.com - 21/03/2018, 14:19 WIB
Jaksa menghadirkan sejumlah mantan pegawai First Travel sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jakarta, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa menghadirkan sejumlah mantan pegawai First Travel sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jakarta, Senin (19/3/2018).

DEPOK, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Manajer Operasional First Travel Febrian Pratama dalam sidang lanjutan dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang oleh biro perjalanan umrah First Travel.

Febrian bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

Dalam kesaksiannya, Febrian bertugas menangani penerimaan dan pengarahan kepada para jemaah umrah yang telah tiba di bandara.

Jaksa menanyakan kepada Febrian terkait adanya masalah rombongan jemaah yang kerapkali gagal berangkat ketika sudah tiba di bandara.


"Bagi jemaah yang datang ke bandara, tapi enggak berangkat itu karena visa," ujar Febrian kepada jaksa di PN Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Staf Keuangan First Travel Mengaku Sudah Kembalikan Separuh Uang Sejumlah Calon Jemaah)

Febrian tak tahu-menahu terkait kegagalan keberangkatan jemaah tersebut. Sebab, seluruh informasi keberangkatan dikontrol oleh divisi manifes.

Ia mengungkapkan, kegagalan berangkat itu terjadi pada periode keberangkatan Maret-Mei 2017 silam.

"Berapa banyak yang tidak jadi berangkat?" kata jaksa.

"Terakhir, kurang lebih pada bulan Mei, misalnya, sekitar 500-600 jemaah," jawab Febrian.

Ia menjelaskan, tim manifes terkadang tidak memberikan paspor dan dokumen kelengkapan jemaah lainnya melalui tim kontrol dokumen kepada tim operasional. Hal itulah yang juga menyebabkan jemaah yang tiba di bandara terpaksa gagal berangkat karena tidak bisa mengurus visa.

"Kok seringkali dibatalkan saat hari-H atau sebelum hari-H begitu?," tanya jaksa.

"Yaitu dari kami, yang tahu kalau mendadak itu, kelengkapan administrasi tidak ada baik paspor dan sebagainya," ujar Febrian.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah yang hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka.

Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X