Jemaah yang Tiba di Bandara Sering Gagal Diberangkatkan First Travel

Kompas.com - 21/03/2018, 14:19 WIB
Jaksa menghadirkan sejumlah mantan pegawai First Travel sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jakarta, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa menghadirkan sejumlah mantan pegawai First Travel sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jakarta, Senin (19/3/2018).

DEPOK, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Manajer Operasional First Travel Febrian Pratama dalam sidang lanjutan dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang oleh biro perjalanan umrah First Travel.

Febrian bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

Dalam kesaksiannya, Febrian bertugas menangani penerimaan dan pengarahan kepada para jemaah umrah yang telah tiba di bandara.

Jaksa menanyakan kepada Febrian terkait adanya masalah rombongan jemaah yang kerapkali gagal berangkat ketika sudah tiba di bandara.

"Bagi jemaah yang datang ke bandara, tapi enggak berangkat itu karena visa," ujar Febrian kepada jaksa di PN Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Staf Keuangan First Travel Mengaku Sudah Kembalikan Separuh Uang Sejumlah Calon Jemaah)

Febrian tak tahu-menahu terkait kegagalan keberangkatan jemaah tersebut. Sebab, seluruh informasi keberangkatan dikontrol oleh divisi manifes.

Ia mengungkapkan, kegagalan berangkat itu terjadi pada periode keberangkatan Maret-Mei 2017 silam.

"Berapa banyak yang tidak jadi berangkat?" kata jaksa.

"Terakhir, kurang lebih pada bulan Mei, misalnya, sekitar 500-600 jemaah," jawab Febrian.

Ia menjelaskan, tim manifes terkadang tidak memberikan paspor dan dokumen kelengkapan jemaah lainnya melalui tim kontrol dokumen kepada tim operasional. Hal itulah yang juga menyebabkan jemaah yang tiba di bandara terpaksa gagal berangkat karena tidak bisa mengurus visa.

"Kok seringkali dibatalkan saat hari-H atau sebelum hari-H begitu?," tanya jaksa.

"Yaitu dari kami, yang tahu kalau mendadak itu, kelengkapan administrasi tidak ada baik paspor dan sebagainya," ujar Febrian.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah yang hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka.

Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X