Kompas.com - 21/03/2018, 13:07 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto KOMPAS.com/HARIS PRAHARADirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Usai pertemuan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, ada berbagai hal yang dibahas dengan Wapres. Salah satunya yakni perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Saat ini yang sudah terlindungi atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 138.000 TKI," ujarnya di Kantor Wapres.

(Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Pendaftaran Online bagi Pekerja Migran)

Menurut Agus, sejak 1 Agustus 2017, BPJS Ketenagakerjaan mendapat amanah untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran RI atau TKI. Sejak itu pula, saat TKI yang akan berangkat mengurus dokumen, maka secara otomatis mengurus BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu untuk TKI yang sudah terlanjur di luar negeri, BPJS Ketenagakerjaan sudah hadir melalui aplikasi. Pendaftaran bisa diakukan secara online.

Namun, diakui Agus, belum semua TKI tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran aplikasi hanya bisa dijangkau di daerah yang memilki akses internet baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Kelola Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Minta Pendampingan KPK)

 

Sementara itu di daerah perkebunan yang sulit akses internet, menjangkau aplikasi online tentu akan sulit.

"Kami berencana untuk menjalin kerja sama dengan pihak lembaga yang ada di negara penempatan. Saat ini sedang dalam pembahasan membangun kerja sama tersebut," kata dia.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin kerja sama dengan Singapura. Adapun kerja sama dengan Malaysia masih diupayakan.

Dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka para TKI akan mendapatkan beberapa jaminan mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau opsi lainnya yakni jaminan hari tua.

Kompas TV Bagi para pekerja yang tercatat di BPJS Tenaga Kerja. Para peserta akan menerima hasil pengembangan jaminan hari tua sebesar 7,8 persen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.