Pihak Syahrini Yakinkan Jaksa Akan Hadir pada Panggilan Ke-3 dalam Sidang First Travel

Kompas.com - 21/03/2018, 12:37 WIB
Syahrini saat ditemui dalam peluncuran aplikasi Hypstar di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018), Kompas.com/Ira GitaSyahrini saat ditemui dalam peluncuran aplikasi Hypstar di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018),

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil 11 saksi dalam sidang lanjutan dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang perusahaan perjalanan umrah First Travel. Salah satunya adalah penyanyi Syahrini.

Namun demikian, Syahrini kembali tidak menghadiri persidangan hari ini, Rabu (21/3/2018).

Jaksa Penuntut Umum Heri Jerman menjelaskan bahwa Syahrini masih terikat suatu kontrak di luar negeri. Namun demikian, Heri tak menjelaskan secara spesifik terkait detail kontrak tersebut.

"Sampai hari ini, dari pihak manajemen tadi menghubungi, Syahrini tidak bisa hadir. Alasannya, masih terikat kontrak masih ada di luar negeri," ujar Heri di PN Depok, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Ada Sanksi jika Syahrini Tiga Kali Mangkir dari Sidang First Travel)

Heri menjelaskan bahwa pihak Syahrini telah meyakinkan jaksa untuk hadir pada agenda pemanggilan berikutnya, yakni Senin mendatang (2/4/2018).

"Mereka meyakinkan saya bahwa yang bersangkutan akan hadir di panggilan yang akan datang," ungkapnya.

Heri mengingatkan, jika Syahrini tidak hadir di panggilan berikutnya, maka ia bisa dianggap melanggar pasal 224 KUHP. Sebab, Syahrini wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai saksi.

"Dan kalau tidak hadir sebenarnya rugi, dia kan bisa menjelaskan yang sebenarnya terjadi," katanya.

Dalam kasus ini, Syahrini pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri.

(Baca juga: Plesiran ke Belanda, Syahrini Bakal Absen Lagi Jadi Saksi Kasus First Travel)

Saat itu, Syahrini membantah dirinya menerima fee dari First Travel karena telah meng-endorse paket umrah.

Syahrini mengaku hanya mendapatkan jatah diskon berupa potongan harga dengan hanya membayar setengah dari harga penuh. Sementara, keluarganya membayar secara penuh.

"Jadi tidak ada yang, satu kali lagi, saya makan uang jemaah. Apabila saya mengetahui First Travel yang suka makan uang jemaah, Naudzubillahiminzalik, tak mungkin saya kerja sama dengan travel ini," kata Syahrini.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon jemaah yang hendak menggunakan jasa biro perjalanan mereka.

Ketiga orang itu dianggap menggunakan dana calon jemaah sebesar Rp 905 miliar.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X