Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Tembak Mati ke Pengedar Narkoba, Jangan Bicara HAM

Kompas.com - 20/03/2018, 21:01 WIB
Robertus Belarminus,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyerukan agar tidak lagi memakai pendekatan penahanan terhadap pengedar narkoba. Dia menilai, pengedar narkoba sebaiknya diganjar hukuman mati atau ditembak mati. 

Hal itu disampaikan Arteria dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, yang mengangkat tema "Pemerintah Serius Tangani Narkoba" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Arteria, masalah narkoba bukan sekedar transaksi komersial yang melawan hukum, tetapi merupakan pertempuran nasional.

Bangsa ini, menurut dia. sedang diserang, dan yang diserang adalah anak muda dan potensial, yang merupakan penerus bangsa.

Baca juga : Kepala BNN Target Bongkar 26 Sindikat Narkoba di 2018

"Jadi, jangan lagi pendekatannya, 'wah, ini melawan hukum kita tahan'. Makanya, saya katakan, tembak mati enggak ada urusan, hukuman mati, enggak ada urusan. Jangan bicara HAM-lah," kata Arteria.

Dia mengatakan, 1,77 persen sampai 2,18 persen penduduk atau sekitar 3,3 juta sampai 5,1 juta penduduk Indonesia mengonsumsi narkoba.

Para pemakainya ialah usia produktif mulai 10-59 tahun, khususnya mereka yang berusia 24-30 tahun.

Kemudian, pemakai narkoba teratur di Indonesia ada sekitar 1,4 juta orang. Untuk yang sudah menjadi pecandu jumlahnya 934.000 orang. Sementara yang coba-coba memakai narkoba sekitar 1,6 juta sampai 2 juta orang.

Baca juga : Apa Efek Narkoba Jenis Baru Pentylone bagi Penggunanya?

"Kemudian 13.000 orang konsumsi narkoba berlebihan, 33-41 orang mati setiap hari karena narkoba. Bayangin, anak kita sekolahkan mahal-mahal, tiba-tiba dia mati (karena narkoba)," ujar Arteria.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah, khususnya Presiden sudah menunjukan komitmen serius memerangi narkoba.

Itu dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan darurat narkoba di awal pemerintahannya. Presiden, kata dia, juga menyatakan tidak akan memberikan grasi terhadap terpidana narkoba. "Itu (saat) satu bulan dia berkuasa," ujar Arteria.

"(Tahun) 2017 dia (Presiden) tekankan untuk instruksikan lagi ke Kapolri dan BNN, tembak di tempat pengedar narkoba yang memasukan, pengedar asing yang melawan," ujar Arteria.

Tak hanya pemerintah, Arteris menganggap DPR serius dalam memerangi narkoha lewat revisi undang-undang narkoba. Nantinya, akan ada penguatan sistem dan kelembagaan di BNN.

Kompas TV Awalnya, ia hendak dihentikan karena mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, tapi berusaha kabur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com