Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anggota DPR Bandingkan KPK dan BNN di Depan Heru Winarko

Kompas.com - 20/03/2018, 20:23 WIB
Robertus Belarminus,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memberikan gambaran soal perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dihadapan Kepala BNN yang baru Irjen Heru Winarko.

Seperti diketahui, Heru merupakan mantan Deputi Penindakan KPK yang dilantik menjadi Kepala BNN oleh Presiden, menggantikan Kepala BNN sebelumnya Komjen Budi Waseso yang pensiun.

Perbedaan yang digambarkan Arteria itu misalnya soal KPK yang punya sarana melimpah dalam menjalankan tugasnya, sementara BNN disebut bekerja dalam keterbatasan.

(Baca juga: Kepala BNN Target Bongkar 26 Sindikat Narkoba di 2018)

Mulanya Arteria melontarkan pujian dengan menyatakan KPK dapat hebat salah satunya berkat kepiawaian Heru.

"Tapi saya ingin sampaikan Pak Heru Winarko, bedanya KPK itu kewenangannya begitu melimpah, semua sarpras (sarana prasarana) nya tersedia dengan baik, mewah dia, sedangkan di BNN ini, bapak harus prihatin," kata Arteria diskusi berjudul "Pemerintah Serius Tangani Narkoba" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Arteria melanjutkan, sarana dan prasarana yang dimiliki BNN untuk melaksanakan tugasnya terbatas. Di beberapa BNN kabupaten misalnya, lanjut Arteria, personilnya tidak memiliki senjata.

BNN disebutnya juga tidak memiliki kantor sendiri. Tetapi, dengan keterbatasan itu, kata dia, BNN tetap bisa menangkap bandar narkoba.

"Senjata boleh dihitung jari tangan. Tapi bisa. Yang dihadapi adalah sindikat penjahat-penjahat yang luar biasa hebat," ujar Arteria.

(Baca juga: Pemerintah Usulkan BNN Miliki Wewenang Tentukan Narkotika Jenis Baru)

Anggaran untuk BNN pun disebutnya sedikit, seperti biaya pemberantasan yang disebutnya hanya Rp 70 juta per tahun.

"Bayangkan kalau kita peduli korupsi, anggaran KPK begitu besarnya tuh, Rp 850 miliar satu satker, tapi BNN ini enggak ada," ujar Arteria.

"Makanya saya ingin menantang Pak Heru bisa enggak, kalau di KPK pasti bisa, kalau di sini (BNN) tempatnya agak lumayan nih, belantara ini, terjal, dan ini mata airnya enggak ada," ujar Arteria.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, narkoba lebih berbahaya daripada korupsi. "Kalau kita katakan korupsi lebih bahaya dari pada narkoba siapa bilang. Ini (narkoba) jauh lebih berbahaya," ujar Arteria.

Dia juga mengatakan, posisi Kepala BNN juga tidak mudah, sebab berpotensi mendapat intimidasi, mendapat tekanan, dan politisasi. Sebab kasus narkoba kadang melibatkan orang yang punya jabatan tinggi.

"Dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai rakyat paling miskin main narkoba," ujar Arteria.

(Baca juga: Kepala BNN: Dari PAUD, Kita Ajak Sama-sama Lawan Narkoba)

Tetapi dia yakin Heru dapat memimpin BNN dengan keterbatasan lembaga anti narkoba tersebut. Pemerintah dinilainya tidak sembarangan menunjuk Heru untuk menggantikan Buwas, yang juga dianggap berprestasi memimpin lembaga tersebut.

Sebab, pemerintah menurut dia menganggap masalah narkoba merupakan hal serius.

"Hari ini diturunkan lagi yang namanya patriot kita, terbukti di tempat KPK luar biasa hebat, DPR saja ditangkap sama beliau. Padahal setiap hari ketemu, tetap aja ditangkap. Artinya luar biasa integritasnya," ujar Arteria.

Kompas TV Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Bea dan Cukai kementrian keuangan, merilis hasil pengungkapan jaringan narkotika internasional asal Taiwan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com