PDI-P Sambangi DPP Partai Golkar, UUD 1945 Jadi Obyek Pembicaraan

Kompas.com - 20/03/2018, 15:16 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak isu yang dibicarakan oleh petinggi Partai Golkar dan PDI Perjuangan saat keduanya mengadakan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (20/3/2018). Salah satu pembahasan adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, kedua partai menilai perlu adanya evaluasi terhadap UUD 1945 meski sudah diamandemen sebanyak empat kali.

"Tentu ini akan menjadi bahan pasca-pemilu. Pilkada, pileg dan pilpres," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan, baik Partai Golkar maupun PDI-P telah sepakat untuk mengevaluasi UUD 1945.

Namun, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut akan hal atau pasal apa saja yang dinilai perlu dievaluasi.

(Baca juga: Amandemen Ke-5 UUD 1945: Dari Usulan, Wacana ke Tindakan)

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, sebelum sampai ke pembicaraan amandemen UUD 1945, Partai Golkar lebih fokus persiapan Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

"Apa pun terkait soal amandemen bahwa pelaksanaan dari UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali tersebut harus dievaluasi. Karena itu kan merupakan bagian dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ace.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan keinginannya menghidupkan lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menetapkan GBHN dinilai sangat penting agar Indonesia bisa memiliki haluan-haluan yang jelas. Selain itu pembangunan dan sinergi antardaerah bisa lebih terjalin.

Adapun, jalan untuk mengembalikan GBHN yakni dengan melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Namun, Ace menuturkan, pertemuan antara petinggi Partai Golkar dan PDI-P tidak membahas spesifik terkait dengan perlu atau tidaknya GBHN kembali dihidupkan.

"Partai Golkar tidak membahas secara khusus terkait GBHN tersebut. Walaupun terus terang saja Partai Golkar juga memiliki visi negara kesejahteraan 2045," kata Ace.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X