Agar Eksekusi Mati TKI Tak Terulang, Pemerintah Diminta Pakai Pendataan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan sistem digital.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi eksekusi TKI di Arab Saudi, Zaini Misrin, yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia

"Saya mengusulkan kontrol pekerja migran kita seharusnya dilakukan melalui jaringan digital, baik itu melalui media sosial maupun komunikasi privat yang sebenarnya itu murah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Fahri menilai, dengan didata melalui jaringan digital maka pemerintah akan memiliki data yang terperinci terkait kondisi nyata TKI yang tersebar di berbagai negara. Dengan demikian eksekusi mati tanpa pemberitahuan bisa dihindari.

(Baca juga: Indonesia Sayangkan Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi Tanpa Notifikasi)

Fahri menambahkan, penggunaan aplikasi digital untuk pendataan TKI di seluruh negara sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang rawan terjadi eksekusi mati.

"Maka metode kita adalah memperbaiki proteksi pekerja kita di luar negeri. Biar ada mitigasi, mulai dari dia delik dituntut, kita melakukan total diplomacy," kata Fahri.

"Meskipun di Arab ada hukuman mati, kita bisa melakukan komunikasi supaya pekerja yang memberikan devisa kepada kita itu bisa dilindungi," ujar dia.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Waspadai Eksekusi Mati TKI Tanpa Notifikasi di Negara Lain)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melayangkan protes resmi kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, yakni Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi atas eksekusi hukuman mati kepada Zaini Misrin.

Indonesia menyampaikan keprihatinan dan protes atas eksekusi yang dilakukan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu tanpa notifikasi.

Tak hanya itu, rencananya Duta Besar RI di Arab Saudi akan melayangkan nota protes dari Indonesia langsung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.