Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petinggi Golkar dan PDI-P Bahas Pilpres hingga Cuti Presiden

Kompas.com - 20/03/2018, 13:38 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Petinggi Partai Golkar dan PDI Perjuangan bertemu di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (20/3/2018).

Seusai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, pertemuan petinggi kedua partai membahas berbagai isu.

"Golkar dan PDI-P punya usulan yang sama mendukung Pak Presiden Jokowi untuk Pemilu 2019," ujar Airlangga.

Golkar dan PDI-P juga membahas soal wacana cuti presiden yang mengemuka belakangan ini. Terkait ini, kata dia, kedua partai punya pandangan yang sama.

Ia mengatakan, di Indonesia tidak dikenal istilah cuti presiden. Sebab, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden tidak mungkin mengambil cuti untuk ikut pilpres.

"Kami bersepakat serah terima kekuasaan presiden akan terjadi saat pelantikan, pengambilan sumpah. Dengan demikian tentunya peraturan di bawah itu perlu menyesuaikan," kata dia.

Sebelumnya, KPU menyatakan, tak akan ada kekosongan jabatan meski seorang presiden yang kembali mengikuti Pilpres mengajukan cuti untuk berkampanye. Cuti bagi capres petahana hanya dilakukan pada hari tertentu.

Pertemuan penting

Pada pertemuan hari ini, Golkar dan PDI-P juga membahas program yang sifatnya jangka panjang. Salah satunya soal evaluasi UUD pasca 4 amandemen.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Golkar dan PDI-P merupakan pertemuan penting dan strategis bagi kedua partai.

Pasca pertemuan itu, Hasto mengatakan, dibahas pula soal cawapres Jokowi. PDI-P menginginkan cawapres yang menjadi kesatupaduan dengan Jokowi.

"Cawapres yang kami cari sosok pemimpin untuk rakyat dan negara. Setelah pilkada serentak momentum terbaik Jokowi-JK bersama ketum partai untuk bicarakan ke depan," kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com