Komisi I DPR Keberatan Arab Saudi Eksekusi Mati TKI Tanpa Notifikasi

Kompas.com - 20/03/2018, 12:36 WIB
Arab Saudi adalah negara dengan angka eksekusi hukuman mati terbesar di dunia. Metode yang dipakai di negara itu adalah dengan hukum pancung.  VIA INDEPENDENTArab Saudi adalah negara dengan angka eksekusi hukuman mati terbesar di dunia. Metode yang dipakai di negara itu adalah dengan hukum pancung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra menyatakan keberatan atas eksekusi hukuman mati seorang tenaga kerja Indonesia ( TKI) Zaini Misrin di Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018).

Pasalnya Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan Mandatory Consuller Notification atau pemberitahuan resmi kepada Indonesia sebelum eksekusi dilakukan.

"Bagi kita hukum pancung itu memang sangat keberatan. Kita prihatin, karena proses eksekusi itu belum melalui prosedur hukum atau langkah hukum yang lengkap, tidak juga ada notifikasi kepada Pemerintah Indonesia," ujar Supiadin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

(Baca juga: Zaini Dieksekusi Mati Arab Saudi, Bargaining Position Pemerintah Dinilai Lemah)

Supiadin mengungkapkan satu kasus serupa di mana seorang TKI juga diancam hukuman mati.

Namun eksekusi tersebut urung dilakukan sebab pemerintah Arab Saudi dan pihak keluarga korban menerima ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pernah warga negara kita di Arab Saudi kena vonis hukuman mati tapi akhirnya dibatalkan setelah pemerintah kita lobi-lobi dan akhirnya kita membayar ganti rugi," kata Supiadin.

"Kebetulan keluarga korban itu menerima ganti rugi. Nah apakah ini, keluarga korban ini, dia menerima untuk ganti rugi itu atau tidak," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Zaini Misrin tanpa pemberitahuan resmi lebih dulu kepada Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sangat terkejut menerima informasi pelaksanaan hukuman mati terhadap Zaini Misrin di Mekkah," ujar Iqbal.

(Baca juga: Migrant Care: Arab Saudi Sudah Eksekusi Mati 5 TKI Tanpa Pemberitahuan)

Selama ini kata Iqbal, kedua negara juga punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia terlebih dulu.

"Apalagi sejak 2015, ada understanding yang dibangun di antara pemimpin bahwa jika terjadi eksekusi lagi, maka pihak Arab Saudi akan beri notifikasi melalui perwakilan negara di Riyadh maupun Jeddah," ujar Iqbal.

Meski demikian, menurut Iqbal, pemerintah Indonesia bisa memahami kebijakan sepihak yang dilakukan Arab Saudi. Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan Arab Saudi memberitahukan pelaksanaan eksekusi itu.

"Dalam aturan nasional pemerintah Arab Saudi, tidak ada peraturan yang mewajibkan Arab Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing dalam hal eksekusi," ujar dia.

Zaini Misrin, warga Bangkalan, Madura, dituduh membunuh majikannya di kota Mekkah pada 2004.

Presiden Joko Widodo pun telah dua kali meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X