Amnesty Internasional: Hak Elektoral dan Pluralisme di Indonesia Alami Kemerosotan

Kompas.com - 20/03/2018, 11:38 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Rabu (22/2/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANADirektur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Rabu (22/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data yang dikeluarkan Economy Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia kini mengalami penurunan dari segi hak sipil, dan juga dalam hak elektoral.

"Hak elektoral dan pluralisme di Indonesia mengalami kemerosotan. Salah satunya dipicu oleh kasus Ahok, adanya kecenderungan yang tinggi untuk tidak memilih pemimpin berdasarkan agama yang berbeda maupun pemenjaraan Ahok itu sendiri," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam diskusi bertajuk "Catatan Reflektif 20 Tahun Kontras, 20 Tahun Reformasi" di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Merawat Perjuangan HAM Melalui Generasi Milenial)

Diperkirakan, jelang pesta demokrasi, salah satu tantangan terberat dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) adalah potensi peningkatan radikalisme.

Ia mengungkapkan, persoalan radikalisme telah menjadi salah satu isu keamanan utama pemerintah hingga saat ini, dimulai sejak era mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat menanggulangi insiden Bom Bali tahun 2002.

"Itu adalah prioritas Megawati dalam bidang keamanan, terutama menyikapi Bom Bali yang juga dipicu akibat penyerangan 11 September 2001," ujar Usman.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Koordinator Kontras Haris Azhar. Ia khawatir konsep hak asasi manusia akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal itu akan berujung pada egoisme kelompok tertentu yang bisa memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Situasi ini nanti dugaannya akan mencapai titik kulminasinya di pemilu tahun depan. Ketika kelompoknya dirugikan dibilang ngaku korban HAM. Tapi ketika kelompok itu menimbulkan korban HAM, enggan mengakui," kata Haris.

(Baca juga: Franz Magnis Berharap Jokowi Fokus Berantas Korupsi dan Selesaikan HAM Masa Lalu)

Haris juga meminta agar konsep HAM tak sekedar dijadikan alat kepentingan kelompok atau sekedar janji manis kandidat dalam kampanye jelang pemilihan.

 

Politisasi SARA

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani mengungkapkan, politisasi suku, agama, ras dan antar golongan telah terbukti menimbulkan dampak yang buruk dalam keberlangsungan demokrasi.

"Ini sudah kita alami bagaimana isu SARA menjadi medium untuk mendapatkan suara. Kemudian terkait penyebaran berita bohong dan juga sejumlah kekerasan yang terjadi pada proses elektoral," kata Yati.

(Baca juga: Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin)

Hal tersebutlah yang membuat aktor-aktor pelanggaran HAM menjadi semakin banyak dan membuat agenda perjuangan HAM menjadi jalan di tempat. Yati menilai, persoalan HAM yang terjadi di dalam masyarakat justru akan memunculkan dampak yang cukup berbahaya.

Sehingga, seluruh elemen masyarakat harus bersinergi dan mengesampingkan egoismenya untuk melawan berbagai aksi radikalisme dan upaya pecah belah masyarakat yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X