Protes Eksekusi Mati Misrin, Aktivis Aksi di Depan Kedubes Arab Saudi

Kompas.com - 20/03/2018, 10:58 WIB
Migrant Care bersama Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, Human Rights Working Group, dan Komisi Migran KWI melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (20/3/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIMigrant Care bersama Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, Human Rights Working Group, dan Komisi Migran KWI melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (20/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengunjuk rasa mulai berkumpul di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/3/2018).

Mereka menggelar aksi sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap warga negara Indonesia, Zaini Misrin, di Arab Saudi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa mulai berdatangan sekitar pukul 09.45. Sejumlah spanduk dibawa untuk menyuarakan aspirasi mereka, seperti "Stop Death Penalty", "Hapus Hukuman Mati, "Hentikan Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran Indonesia", dan "Pekerja Migran Bukan Hewan Kurban".

"Ini protes terhadap Pemerintah Arab Saudi," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di lokasi aksi, Selasa siang.


Baca juga: Menaker: Hukuman Mati Misrin di Saudi, Pemerintah Telah Lakukan Langkah Pembelaan Luar Biasa

Dalam orasinya, Anis menyebutkan, Zaini tidak melakukan pembunuhan seperti dituduhkan dan diperlakukan tidak adil.

Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengirim surat dua kali ke Arab Saudi terkait kasus Zaini.

Akan tetapi, eksekusi terhadap Zaini tetap dilakukan, bahkan dinilai tanpa peduli dengan tata hukum internasional karena tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia.

"Kedutaan atau Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi yang mana pemerintahan Jokowi telah memberikan surat," seru orator lain pada aksi ini.

Baca juga: Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi...

Adapun aksi demo ini disebut diikuti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Konferedasi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Human Rights Working Group (HRWG).

Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Zaini Misrin di tengah permohonan peninjauan kembali (PK) kedua berjalan.

Permohonan PK kedua atas kasus yang menjerat TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tersebut diajukan pada 29 Januari 2018. Sebelumnya, PK pertama yang diajukan pada awal 2017 ditolak.

Iqbal mengungkapkan, pada 20 Februari 2018, KBRI di Riyadh memperoleh notifikasi bahwa ada arahan dari Jaksa Agung Riyadh yang mempersilakan pengacara Zaini Misrin mendapatkan kesaksian dari penerjemah saat kliennya dilakukan BAP pada 2004.

"Kesaksian itu diharapkan jadi bukti baru yang memperkuat permohonan PK kedua yang disampaikan pada Januari," kata Iqbal.

Namun, belum juga mendapatkan kesaksian untuk memperkuat PK tersebut, Zaini Misrin justru langsung dieksekusi mati di tengah permohonan PK kedua yang tengah berlangsung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X