188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas karena Kasus Narkoba

Kompas.com - 20/03/2018, 09:42 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (19/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan, ada 583 kasus terkait warga negara Indonesia ( WNI) di seluruh dunia dengan vonis hukuman mati sepanjang 2011-2018.

Rinciannya, 188 kasus masih ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Sementara, 392 kasus berhasil diselesaikan dengan vonis bebas.

Tiga kasus lainnya berakhir dengan eksekusi hukuman mati.

Hal itu diungkapkan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (19/3/2018).

"Kenapa kami menghitung mulai tahun 2011, karena praktis sistem perlindungan WNI dan kasus ini baru muncul tahun 2011. Karena itu kami mulai melakukan penghitungan itu sejak 2011," kata Iqbal.

Baca juga: Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi...

Dari 188 kasus yang masih ditangani itu, 148 kasus di Malaysia, 20 kasus di Arab Saudi, 11 kasus di Republik Rakyat Tiongkok, 4 kasus di Uni Emirat Arab, 2 di Singapura, 2 di Laos, dan 1 kasus di Bahrain.

"Sebagian besar adalah WNI (terjerat) kasus narkoba. Dari jumlah tersebut sebagian kecil adalah TKI. Tapi yang di Arab Saudi hampir semuanya adalah adalah TKI," kata Iqbal.

Sepanjang pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, atau dari kurun waktu 2015-2018, ada 158 kasus WNI yang berhasil dituntaskan oleh pemerintah dengan vonis bebas.

Sementara itu, di Arab Saudi, sepanjang 2011-2018, ada 102 kasus yang ditangani Pemerintah Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 79 kasus divonis bebas, 20 kasus masih ditangani, dan 3 kasus berakhir dengan eksekusi hukuman mati.

Vonis hukuman mati tersebut, dari 20 kasus yang ada, paling besar karena kasus pembunuhan yakni sebanyak 15 kasus dan sihir 5 kasus.

"Pada era Presiden Jokowi yang kami bebaskan selama 2015-2018 adalah 23 orang," ujar Iqbal.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X