Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Penanganan Buruh Migran Indonesia dengan Filipina...

Kompas.com - 19/03/2018, 23:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi seakan menyingkap buruknya penanganan buruh migran oleh pemerintah Indonesia.

Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi.

"Saat tenaga kerja Filipina diberangkatkan ke Saudi, mereka sudah benar-benar paham. Misalnya bahasa Inggris sudah bagus, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dipersiapkan sehingga saat mereka disana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," ujar Wike di Sekretariat Migrant Care, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Para buruh migran asal Filipina tersebut juga paham dengan hukum negara setempat.

"Mereka mengetahui bagaimana follow up saat mereka mendapatkan kasus. Ketika menghadapi kasus, ada atase ketenagakerjaan mereka yang sudah ada di sana siap dan memberikan bantuan," lanjut Wike.

Baca juga : Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin

Sementara itu, Indonesia sebaliknya. Buruh migrannya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tak jarang saat berhadapan dengan hukum negeri orang malah berakibat fatal bagi dirinya sendiri karena salah melangkah.

Wike mengatakan, aktivis buruh migran sebenarnya sudah menawarkan sistem pesan singkat darurat bagi buruh migran Indonesia di Saudi yang berhadapan dengan hukum setempat. Begitu buruh migran mengalami permasalahan, ia tinggal mengirim pesan ke nomor yang terhubung dengan KJRI/KBRI.

Namun, Wike mengakui, sistem itu seringkali tidak berjalan baik lantaran kebiasaan majikan di Saudi yang melarang penggunaan ponsel bagi pekerjanya.

"Tapi pemerintah Indonesia, sesuai aturan di sana, enggak dapat langsung masuk menjemput ke rumah. Karena itu sudah memasuki peraturan pribadi. Di sana budayanya tertutup, bukan seperti di Indonesia. Jadi memang susah," ujar Wike.

Baca juga : PRT Tak Punya Jam Kerja Jelas, Eks Buruh Migran Ini Mengadu ke PBB

Oleh sebab itu, aktivis buruh migran berharap KJRI dan KBRI di Saudi lebih aktif berkomunikasi dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana.

"Itulah kenapa harus ada sistem jemput bola. Saat hari libur atau kerja, atase ketenagakerjaan ini harus sering-sering berkunjung, mengecek dengan atau tanpa notifikasi supaya bisa dilihat real bagaimana implementasinya. Kalau ada masalah, bisa segera langsung diselesaikan," ujar Wike.

Hal ini tentu harus didukung dengan diplomasi tegas pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Apalagi, hubungan Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud sangat baik.

Diketahui, informasi eksekusi mati Misrin yang dilaksanakan Minggu (18/3/2018) itu dibenarkan pihak Kementerian Luar Negeri, Senin siang. Misrin sebelumnya dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah, 2004 silam. Presiden Jokowi sempat meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.

Kompas TV Seorang TKI asal Bangkalan, Jawa Timur dihukum pancung di Arab Saudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com