Membandingkan Penanganan Buruh Migran Indonesia dengan Filipina...

Kompas.com - 19/03/2018, 23:43 WIB
Ilustrasi pekerja thikstockphotosIlustrasi pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi seakan menyingkap buruknya penanganan buruh migran oleh pemerintah Indonesia.

Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi.

"Saat tenaga kerja Filipina diberangkatkan ke Saudi, mereka sudah benar-benar paham. Misalnya bahasa Inggris sudah bagus, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dipersiapkan sehingga saat mereka disana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," ujar Wike di Sekretariat Migrant Care, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Para buruh migran asal Filipina tersebut juga paham dengan hukum negara setempat.


"Mereka mengetahui bagaimana follow up saat mereka mendapatkan kasus. Ketika menghadapi kasus, ada atase ketenagakerjaan mereka yang sudah ada di sana siap dan memberikan bantuan," lanjut Wike.

Baca juga : Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin

Sementara itu, Indonesia sebaliknya. Buruh migrannya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tak jarang saat berhadapan dengan hukum negeri orang malah berakibat fatal bagi dirinya sendiri karena salah melangkah.

Wike mengatakan, aktivis buruh migran sebenarnya sudah menawarkan sistem pesan singkat darurat bagi buruh migran Indonesia di Saudi yang berhadapan dengan hukum setempat. Begitu buruh migran mengalami permasalahan, ia tinggal mengirim pesan ke nomor yang terhubung dengan KJRI/KBRI.

Namun, Wike mengakui, sistem itu seringkali tidak berjalan baik lantaran kebiasaan majikan di Saudi yang melarang penggunaan ponsel bagi pekerjanya.

"Tapi pemerintah Indonesia, sesuai aturan di sana, enggak dapat langsung masuk menjemput ke rumah. Karena itu sudah memasuki peraturan pribadi. Di sana budayanya tertutup, bukan seperti di Indonesia. Jadi memang susah," ujar Wike.

Baca juga : PRT Tak Punya Jam Kerja Jelas, Eks Buruh Migran Ini Mengadu ke PBB

Oleh sebab itu, aktivis buruh migran berharap KJRI dan KBRI di Saudi lebih aktif berkomunikasi dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana.

"Itulah kenapa harus ada sistem jemput bola. Saat hari libur atau kerja, atase ketenagakerjaan ini harus sering-sering berkunjung, mengecek dengan atau tanpa notifikasi supaya bisa dilihat real bagaimana implementasinya. Kalau ada masalah, bisa segera langsung diselesaikan," ujar Wike.

Hal ini tentu harus didukung dengan diplomasi tegas pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Apalagi, hubungan Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud sangat baik.

Diketahui, informasi eksekusi mati Misrin yang dilaksanakan Minggu (18/3/2018) itu dibenarkan pihak Kementerian Luar Negeri, Senin siang. Misrin sebelumnya dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah, 2004 silam. Presiden Jokowi sempat meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Nasional
Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Nasional
Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X