Membandingkan Penanganan Buruh Migran Indonesia dengan Filipina...

Kompas.com - 19/03/2018, 23:43 WIB
Ilustrasi pekerja thikstockphotosIlustrasi pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi seakan menyingkap buruknya penanganan buruh migran oleh pemerintah Indonesia.

Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi.

"Saat tenaga kerja Filipina diberangkatkan ke Saudi, mereka sudah benar-benar paham. Misalnya bahasa Inggris sudah bagus, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dipersiapkan sehingga saat mereka disana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," ujar Wike di Sekretariat Migrant Care, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Para buruh migran asal Filipina tersebut juga paham dengan hukum negara setempat.

"Mereka mengetahui bagaimana follow up saat mereka mendapatkan kasus. Ketika menghadapi kasus, ada atase ketenagakerjaan mereka yang sudah ada di sana siap dan memberikan bantuan," lanjut Wike.

Baca juga : Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin

Sementara itu, Indonesia sebaliknya. Buruh migrannya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tak jarang saat berhadapan dengan hukum negeri orang malah berakibat fatal bagi dirinya sendiri karena salah melangkah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wike mengatakan, aktivis buruh migran sebenarnya sudah menawarkan sistem pesan singkat darurat bagi buruh migran Indonesia di Saudi yang berhadapan dengan hukum setempat. Begitu buruh migran mengalami permasalahan, ia tinggal mengirim pesan ke nomor yang terhubung dengan KJRI/KBRI.

Namun, Wike mengakui, sistem itu seringkali tidak berjalan baik lantaran kebiasaan majikan di Saudi yang melarang penggunaan ponsel bagi pekerjanya.

"Tapi pemerintah Indonesia, sesuai aturan di sana, enggak dapat langsung masuk menjemput ke rumah. Karena itu sudah memasuki peraturan pribadi. Di sana budayanya tertutup, bukan seperti di Indonesia. Jadi memang susah," ujar Wike.

Baca juga : PRT Tak Punya Jam Kerja Jelas, Eks Buruh Migran Ini Mengadu ke PBB

Oleh sebab itu, aktivis buruh migran berharap KJRI dan KBRI di Saudi lebih aktif berkomunikasi dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana.

"Itulah kenapa harus ada sistem jemput bola. Saat hari libur atau kerja, atase ketenagakerjaan ini harus sering-sering berkunjung, mengecek dengan atau tanpa notifikasi supaya bisa dilihat real bagaimana implementasinya. Kalau ada masalah, bisa segera langsung diselesaikan," ujar Wike.

Hal ini tentu harus didukung dengan diplomasi tegas pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Apalagi, hubungan Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud sangat baik.

Diketahui, informasi eksekusi mati Misrin yang dilaksanakan Minggu (18/3/2018) itu dibenarkan pihak Kementerian Luar Negeri, Senin siang. Misrin sebelumnya dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah, 2004 silam. Presiden Jokowi sempat meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.

Kompas TV Seorang TKI asal Bangkalan, Jawa Timur dihukum pancung di Arab Saudi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.