Perkuat Agenda Perjuangan HAM, LSM Harus Menjalin Sinergitas

Kompas.com - 19/03/2018, 23:01 WIB
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menjelaskan agenda perjuangan hak asasi manusia (HAM) belum berjalan maksimal. Beberapa faktor utamanya adalah dinamika situasi politik nasional yang tidak diiringi dengan sinergitas antar lembaga swadaya masyarakat dalam menyuarakan persoalan HAM.

Tak jarang, hal itu membuat LSM hanya bisa menjangkau tataran persoalan teknis dibandingkan struktural.

"Ya kadang itu tidak terhindarkan, hampir tiap hari menerima pengaduan kasus pelanggaran HAM, yang identik dengan teknis jadi harus direspon dengan penyelesaian teknis," ujar Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Baca juga : Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Jadi Utang Sejarah Indonesia

Kedua, kata Yati, dari sisi situasi politik yang dinamis dan memiliki tensi yang cukup panas, kerapkali mengalihkan fokus agenda perjuangan HAM yang dilakukan oleh lembaga masyarakat pejuang hak sipil. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas advokasi yang dijalankan oleh lembaga masyarakat.

"Akhirnya advokasi yang dilakukan sangat jauh gap-nya sehinggga tidak bisa masuk ke dalam persoalan struktural. Sehingga yang paling penting adalah bersinergi," katanya.

Yati berharap lembaga masyarakat harusnya bisa mengambil peranan yang berbeda, namun tetap saling menguatkan agenda perjuangan HAM. Strateginya, kata dia, lembaga masyarakat sipil bisa berbagi peran di bawah satu payung agenda HAM.

Baca juga : Pemerintah Tak Tegas, Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua Berlanjut

"Seperti kami melakukan critical engagement, artinya melakukan pengawalan terhadap pemerintahan, ada juga yang berkolaborasi dengan pemerintahan. Sehingga kelemahan tadi itu bisa ditutupi," ujarnya.

Setiap lembaga masyarakat sipil punya perhatian spesifik dan kekhasan tertentu dalam perjuangannya. Oleh karena itu, Yati menyarankan agar lembaga masyarakat sipil bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk memperjuangkan agenda HAM yang sama.

"Ada yang melakukan kerja kolaboratif, mengambil peran oposisi. Ada juga edukasi ke masyarakat. Nah itu harus dikerjakan secara sinergi. Kalau kita terpisah, bisa tidak tertutupi. Sulit untuk dicapai," ungkapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X