Kompas.com - 19/03/2018, 23:01 WIB
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menjelaskan agenda perjuangan hak asasi manusia (HAM) belum berjalan maksimal. Beberapa faktor utamanya adalah dinamika situasi politik nasional yang tidak diiringi dengan sinergitas antar lembaga swadaya masyarakat dalam menyuarakan persoalan HAM.

Tak jarang, hal itu membuat LSM hanya bisa menjangkau tataran persoalan teknis dibandingkan struktural.

"Ya kadang itu tidak terhindarkan, hampir tiap hari menerima pengaduan kasus pelanggaran HAM, yang identik dengan teknis jadi harus direspon dengan penyelesaian teknis," ujar Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Baca juga : Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Jadi Utang Sejarah Indonesia

Kedua, kata Yati, dari sisi situasi politik yang dinamis dan memiliki tensi yang cukup panas, kerapkali mengalihkan fokus agenda perjuangan HAM yang dilakukan oleh lembaga masyarakat pejuang hak sipil. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas advokasi yang dijalankan oleh lembaga masyarakat.

"Akhirnya advokasi yang dilakukan sangat jauh gap-nya sehinggga tidak bisa masuk ke dalam persoalan struktural. Sehingga yang paling penting adalah bersinergi," katanya.

Yati berharap lembaga masyarakat harusnya bisa mengambil peranan yang berbeda, namun tetap saling menguatkan agenda perjuangan HAM. Strateginya, kata dia, lembaga masyarakat sipil bisa berbagi peran di bawah satu payung agenda HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Pemerintah Tak Tegas, Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua Berlanjut

"Seperti kami melakukan critical engagement, artinya melakukan pengawalan terhadap pemerintahan, ada juga yang berkolaborasi dengan pemerintahan. Sehingga kelemahan tadi itu bisa ditutupi," ujarnya.

Setiap lembaga masyarakat sipil punya perhatian spesifik dan kekhasan tertentu dalam perjuangannya. Oleh karena itu, Yati menyarankan agar lembaga masyarakat sipil bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk memperjuangkan agenda HAM yang sama.

"Ada yang melakukan kerja kolaboratif, mengambil peran oposisi. Ada juga edukasi ke masyarakat. Nah itu harus dikerjakan secara sinergi. Kalau kita terpisah, bisa tidak tertutupi. Sulit untuk dicapai," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dolar

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dolar

Nasional
Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Nasional
Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

Nasional
Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X