Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dukung Sirkuit Sentul Kembali Gelar Moto GP seperti Tahun 1997

Kompas.com - 19/03/2018, 18:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Senin (19/3/2018) siang, menerima pengelola Sirkuit Sentul Tinton Suprapto dan Ananda Mikola di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Pertemuan itu terkait pematangan persiapan perhelatan Moto Grand Prix di sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,12 km atau 2,56 mil itu.

Tinton mengatakan, ia ingin mengembalikan kejayaan Sirkuit Sentul sebagai tempat yang pernah digunakan untuk Moto GP seperti tahun 1997 silam.

"Saat itu, gelaran Moto GP tidak dapat dilanjutkan lagi di Indonesia karena krisis ekonomi," ujar Tinton sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi KSP.

Baca juga : Tren Baru Winglet Ala Moto-GP Semakin Dicari

Diketahui, Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor pernah menjadi tempat perhelatan Moto GP, tepatnya pada 28 September 1997. Saat itu Valentino Rossi turun di kelas 125 cc dan meraih juara dengan bendera Aprilia. Sementara kelas 250 cc dijuarai Max Biaggi dari Honda.

Adapun podium nomor bergengsi 500cc dipuncaki trio Honda dengan urutan juara pertama, yaitu Tadayuki Okada (Jepang) diikuti juara kedua Mick Doohan (Australia) dan juara ketiga Alex Criville (Spanyol).

Tinton menambahkan, jika Moto GP dilaksanakan di Sirkuit Sentul, pemerintah dipastikan turut untung. Atas dasar itu pula sejumlah negara beberapa kali ketempatan perhelatan balap motor tertinggi di dunia itu.

"Dampak penyelenggaraan Moto GP sangat bagus. Pemerintah kita dipastikan untung. Itulah sebabnya pada 2018 ini Spanyol dan Italia sampai empat kali dan dua kali jadi tuan rumah. Negara tetangga kita pun, Malaysia, Thailand, dan Australia masuk dalam kalender resmi MotoGP 2018," lanjut dia.

Baca juga : Sirkuit Sentul Gelar MotoGP 2020

Ananda Mikola menambahkan, balap motor merupakan salah satu jenis olahraga otomotif yang diminati masyarakat Indonesia. Tidak hanya kalangan atas, namun juga kalangan bawah.

"Berbeda dengan F1 yang hanya disukai lapisan masyarakat tertentu," kata pembalap yang pernah tampil di ajang Formula 3000, Asian Formula 3, hingga A1 Grand Prix itu.

Moeldoko pun mendukung langkah Tinton dan Ananda itu. Ia berharap panitia mulai dibentuk agar dapat segera menentukan apa langkah demi mewujudkan kembali kejayaan Sirkuit Sentul sebagai salah satu tempat perhelatan olahraga kelas dunia.

"Segera melangkah, koordinasi dan bersinergi," kata Moeldoko.

Kompas TV Sirkuit Sentul dijadwalkan menjadi tuan rumah ronde ketiga kejuaraan F4 Southeast Asia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com