Roy Suryo Minta Kemenlu Jelaskan soal Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi

Kompas.com - 19/03/2018, 18:17 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait eksekusi mati terhadap seorang tenaga kerja Indonesia ( TKI) bernama Zaini Misrin oleh Pemerintah Arab Saudi  pada Minggu (18/3/2018).

Menurut Roy, Kementerian Luar Negeri harus menjelaskan kronologi eksekusi mati terhadap Zaini Misrin sejak vonis dijatuhkan hingga proses eksekusi.

"Jadi, kami menuntut, mendesak Kementerian Luar Negeri untuk bisa, paling tidak bertanggung jawab menceritakan kepada kami semua, kepada masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi. Prosesnya dari vonis ke eksekusi kenapa tidak pernah terdengar tiba-tiba sekarang (eksekusi)," ujar Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Roy menuturkan bahwa pemerintah harus menjelaskan apakah upaya pendampingan dan pembelaan sudah diberikan terhadap Zaini.

Terkait hal itu, kata Roy, Komisi I akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri untuk dimintai penjelasan.

"Kami ingin dengar apa upaya pendampingan dan pembelaan. Jadi menurut saya pada saatnya Komisi I akan memanggil Kemenlu untuk menyampaikan kenapa hal itu bisa terjadi," tuturnya.

(Baca juga: Eksekusi Mati TKI, Indonesia Ditantang Pulangkan Dubes Arab Saudi)

 

Sementara itu, Roy tidak yakin jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau mandatory consular notification kepada Pemerintah Indonesia.

Pasalnya, proses hukum kasus Zaini sudah melewati tahap vonis dan telah melalui proses pengadilan yang cukup lama.

"Tidak ada alasan kalau tidak memberitahukan kapan eksekusi. Toh vonisnya kan sudah ada, pasti kasusnya tidak hanya terjadi kemarin, pasti cukup panjang. Tapi sekali lagi memang harus ada penjelasan dari pemerintah selain kepada keluarga korban juga kepada kami," kata Roy.

Adapun, informasi eksekusi mati Zaini Misrin itu dibenarkan pihak Kementerian Luar Negeri, Senin siang.

Pihak Kementerian Luar Negeri juga membenarkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi lebih dulu kepada Pemerintah Indonesia.

"Iya (eksekusi telah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi)," kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat.

Iqbal sendiri sudah berkomunikasi dengan keluarga Zaini Misrin di Bangkalan.

Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah pada tahun 2004. Presiden Jokowi sempat meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X