Franz Magnis Berharap Jokowi Fokus Berantas Korupsi dan Selesaikan HAM Masa Lalu

Kompas.com - 19/03/2018, 17:54 WIB
Rohaniwan Katolik Franz Magnis Suseno Saat berbicara dalam peluncuran buku Mantan Direktur Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq berjudul Membela Islam, Membela Kemanusiaan di auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017) malam. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoRohaniwan Katolik Franz Magnis Suseno Saat berbicara dalam peluncuran buku Mantan Direktur Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq berjudul Membela Islam, Membela Kemanusiaan di auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rohaniwan Franz Magnis Suseno berharap masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada 2019 bisa difokuskan pada agenda pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus kejahatan hak asasi manusia masa lalu.

"Saya mengharapkan bahwa paling penting sebetulnya pemberantasan korupsi pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi dengan penuh tenaga, harus menindak dan memberantas korupsi, karena korupsi mengancam hakikat demokrasi," ujar Franz Magnis usai diskusi "Catatan Reflektif 20 Tahun Kontras" di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Romo Magnis melihat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat menimbulkan pembusukan di lembaga-lembaga negara.

Selain itu, kejahatan yang terjadi pada masa lalu seperti kejahatan pada 1965 dan 1998 juga harus menjadi sorotan utama Jokowi di sisa akhir masa jabatannya. Sebab, kejahatan kemanusiaan pada masa lampau harus segera diungkap agar bisa menghasilkan titik terang yang jelas bagi seluruh pihak.

"Kita tidak bisa selamanya menutup bahwa dalam sejarah bangsa terjadi hal yang mengerikan," ujar Romo Magnis.

(Baca juga: Komnas HAM Setarakan Pegiat Anti-korupsi dengan Pejuang Hak Asasi)

Franz Magnis berharap, penyelesaian kejahatan HAM masa lampau agar tak terlalu mengandalkan mekanisme rekonsiliasi. Sebab, penuntasan kasus justru akan menjadi tidak jelas.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai konstitusi, negara harus menjamin terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu penyelesaian kasus HAM masa lalu harusnya menjadi komitmen negara bahwa HAM hal yang mutlak dan harus diperjuangkan.

"Kepedulian terhadap HAM adalah solidaritas suatu bangsa dengan anggota masyarakat yang lemah dan yang tidak bisa membela dirinya," kata dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X