Menteri Susi: Nelayan Tradisional Papua Barat Sudah Bisa Ekspor Pada Mei 2018

Kompas.com - 19/03/2018, 12:41 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong nelayan tradisional di Provinsi Papua Barat untuk mengekspor ikan-ikan hasil tangkapannya.

Menurut Susi, ekspor oleh nelayan tradisional Papua Barat saat ini sangat memungkinkan karena pemerintah telah menyediakan jalurnya.

"Saya beberapa waktu lalu bertemu Pelindo IV. Mereka akan membawa cold storage terapung ya, untuk membeli ikan dari nelayan tradisional dan langsung ekspor dari timur Indonesia," ujar Susi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Ekspor Ikan Maluku ke Perancis Terhambat Aturan yang Ketat)

 

Susi berencana, ekspor ikan dari nelayan tradisional Papua Barat sudah dapat dimulai April atau Mei 2018 mendatang.

KKP sendiri telah membantu nelayan tradisional di Papua Barat dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, yakni berupa jaring.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alat tersebut sebagai pengganti alat tangkap ikan yang sudah dilarang namun masih digunakan oleh nelayan tradisional sebelum sekarang.

"Alat itu tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut, namun bisa meningkatkan hasil tangkapan serta menyejahterakan para nelayan, khususnya di Papua Barat," lanjut Susi.

Susi menegaskan, kebijakan larangan penggunana alat penangkapan ikan tak ramah lingkungan bukan bermaksud untuk menyengsarakan nelayan tradisional.

"Kita berpikir jauh ke depan untuk masyarakat nelayan sendiri, supaya bisa sejahtera," lanjut dia.

(Baca juga: Siap-siap, Aturan Ekspor Ikan Cara SIMP Segera Diberlakukan di AS)

 

Dalam kesempatan itu, Susi juga berharap kebijakan menghentikan beroperasinya kapal nelayan asing dan kapal nelayan yang menggunakan trawl tidak hanya diupayakan oleh kementeriannya saja, melainkan juga harus diikuti oleh pemerintah daerah.

Sebab, KKP tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh wilayah perairan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mulai menjaga wilayah perairannya sendiri demi kesejahteraan nelayan mereka sendiri.

"Kami di Jakarta membantu dengan policy dan support maksimum yang bisa kita berikan. Tetapi tentunya yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah," ujar Susi.

Kompas TV Kepastian mendapat penghasilan juga jadi ancaman bagi generasi muda di Tanjung Binga. Anak muda putus sekolah dan memilih melaut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.