Ombudsman Minta Pemerintah Serius Tangani Penyalahgunaan Data Pribadi pada Registrasi Prabayar

Kompas.com - 19/03/2018, 11:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta agar pemerintah serius menangani penyalahgunaan data kependudukan yang digunakan untuk meregistrasi jutaan nomor pelanggan prabayar fiktif.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menegaskan, kebijakan registrasi prabayar harus terus dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar tertib administrasi dan industri telekomunikasi yang sehat bisa terwujud.

"Ombudsman memandang kejadian tersebut disebabkan karena pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam melegislasi dan memberlakukan perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam perlindungan data pribadi," ujar Alamsyah dalam keterangan resminya, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Registrasi Kartu SIM Diyakini Tekan Modus Mama Minta Pulsa)

Pemerintah bersama dengan DPR dan pihak terkait lainnya perlu melakukan perbaikan yang bersifat sistemik untuk melindungi warga negara sebagai subyek data.

Alamsyah mengingatkan, penundaan berlarut dalam pembentukan regulasi untuk melindungi warga negara sebagai subyek data merupakan maladministrasi yang dapat merugikan warga negara secara luas.

"Oleh karenanya Ombudsman RI mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik secara konsisten agar tidak ada lagi warga negara yang dirugikan," ujarnya.

Menurut dia, ada sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah, intansi dan lembaga terkait yang perlu segera dilakukan ke depannya.

(Baca juga: Masih Ada SMS Spam Pasca-registrasi SIM Prabayar, Ini Kata Menkominfo)

"Pertama, mempercepat proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memastikan hak subyek data terlindungi dalam penyimpanan, pemrosesan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data pribadi mereka," ujar Alamsyah.

 

Nonaktifkan Nomor

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus segera mengatur kewajiban untuk memutakhirkan sistem keamanan IT di semua institusi dan korporasi yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi secara luas agar terlindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.